DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka memantau tantangan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai diberlakukan pada 2026, Tim Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh, Jumat, 10 April 2026.

DIALEKSIS.COM | Bandung - Pemerintah menegaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang disertai masa percobaan selama 10 tahun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penguatan kontrol pengadilan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kembali menuai sorotan publik. Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers dan kerja jurnalistik, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, penyiaran informasi, serta ketertiban umum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyiapkan implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif utama pemidanaan non-pemenjaraan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan kesiapan penuh menghadapi gelombang gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Total terdapat 21 perkara pengujian undang-undang, terdiri dari 15 gugatan atas KUHP dan enam gugatan atas KUHAP.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh melalui Bidang Hukum (Bidkum) menggelar sosialisasi KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana Baru. Sosialisasi yang diikuti pejabat utama Polda Aceh, para Kasatreskrim, penyidik, dan personel perwakilan satuan kerja tersebut digelar di Hotel Amel Convention Hall, Kota Banda Aceh, Rabu, 28 Januari 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum Eddy O. S. Hiariej menilai tantangan utama penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bukan terletak pada aparat penegak hukum (APH), melainkan pada pemahaman masyarakat terhadap perubahan paradigma hukum pidana nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai 2 Januari 2026. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum menegaskan ketentuan baru mengenai delik aduan perzinaan dan hidup bersama di luar perkawinan atau 'kumpul kebo' (kohabitasi) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Indonesia kini memasuki era baru penegakan hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi mulai memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru terhitung sejak Jumat (2/1/2026) dini hari.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 akan mengedepankan pidana nonpenjara sebagai bagian dari upaya memanusiakan sistem hukum pidana di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru belum dapat diimplementasikan tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pula. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional yang belum diatur dalam KUHAP yang lama.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggelar Seminar Nasional di Aula Lantai 3 Gedung Pascasarjana, Jumat (24/10). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai bagian dari adaptasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. RUU ini menjadi krusial dalam memastikan transisi sistem hukum berjalan dengan adil dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi terpidana mati.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada KUHAP yang baru nanti, jenis putusan pengadilan dan penegak hukum di Indonesia akan bertambah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Universitas Malikussaleh (Unimal) akan kedatangan tamu istimewa setelah Idulfitri nanti. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, dijadwalkan berkunjung untuk menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai diterapkan pada Januari 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi Undang-Undang.