DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) memfasilitasi audiensi penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) lahan antara PT Bumi Flora dengan masyarakat Kabupaten Aceh Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Aceh, Senin, 11 Mei 2026 tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol. Andre Librian, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs Marzuki Ali Basyah, M. M.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Informasi Aceh (KIA) memutuskan bahwa sejumlah data terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Aceh, termasuk data Hak Guna Usaha (HGU) dan data Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), merupakan informasi yang terbuka untuk publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktik deforestasi di Aceh masih terus berlangsung pada awal 2026, termasuk di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalista Alam. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, melalui Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat Aharis Mabrur, SH., MH MM, memberikan tanggapan terhadap pemberitaan media mengenai aksi protes warga Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla, pada 12 November 2025, yang menyoroti sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gading Bhakti.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Pemerintah Aceh kini bergerak menata ulang pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) bermasalah sebagai langkah menegakkan keadilan agraria. Langkah ini diawali dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 8 Tahun 2025, yang memandatkan penertiban dan pengukuran ulang HGU yang diduga bermasalah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh yang sedang melakukan review dan penataan ulang Hak Guna Usaha (HGU) di sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini dinilai sebagai momentum penting untuk menegakkan keadilan agraria dan memastikan hasil ekonomi sawit benar-benar dirasakan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh berkomitmen menata ulang pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah di wilayahnya sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Aceh. Langkah ini diawali dengan pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penataan HGU, yang menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum agraria.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Aceh Utara menemukan adanya konflik lahan antara petani dengan empat perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah tersebut.
DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan para perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang beroperasi di wilayah Aceh Timur pada Rabu (16/7/2025).
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P M.M mengeluarkan ultimatum tegas kepada seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayahnya: Aktif bekerja atau angkat kaki!.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Kepala Mukim Kemukiman Simpang IV Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Ridwan mempertanyakan kejelasan proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 1.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPD APKASINDO) Kabupaten Aceh Selatan meminta PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) bersikap transparan dalam pengelolaan lahan sawit yang berada di wilayah Trumon Aceh Selatan.
DIALEKSIS.COM | Idi - Pj. Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Perkebunan dari Perusahaan Pemilik Hak Guna Usaha (HGU) maupun HGU yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mengingat Sektor Perkebunan belum optimal menjadi pemasukan PAD.
DIALEKSIS.COM | Kualasimpang - Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melantik Irjen Pol (Purn) Drs. Armia Pahmi, MH dan Ismail, SE.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, dalam rapat paripurna Gedung DPRD Aceh Tamiang, Senin (17/5/2025) malam.
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Penjabat Bupati Nagan Raya, Dr. Iskandar, A.P., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Ardimartha membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025. Dalam Rakor GTRA tersebut membahas penetapan objek redistribusi tanah tahun 2025 serta rencana penataan dan pemanfaatan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Usaha Semesta Jaya (USJ) dan PT Fajar Baizuri & Brothers.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Penasehat Prabowo Gibran Xperience (PGX) Aceh, Nasruddin, mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat terkait desa-desa yang terletak di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh kembali gelar aksi di Kantor Gubernur Aceh, Senin (20/5/2024). Aksi yang dipimpin oleh Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang tidak lagi berorasi melainkan menutup mulut dengan lakban. Menurut mereka, tak perlu lagi berbicara panjang lebar, jikalau permintaan warga Aceh Singkil tidak ditindaklanjutkan, pihaknya menduga ada permainan di balik perpanjangan izin PT Socfindo Lae Butar, Aceh Singkil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh memutuskan untuk membebaskan tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penguasaan eks Hak Guna Usaha (HGU) pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT. Desa Jaya Alur Jambu dan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti di Kabupaten Aceh Tamiang, serta pengadaan tanah untuk pembangunan MAKODIM di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Tahun Anggaran 2009.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemegang Saham PT Hansa Sativa Abadi (HSA) Syukri Baharuddin mempertanyakan proses penyelidikan Polres Bireuen terkait perkara dugaan pemalsuan dan penggelapan aset lahan milik perusahaan yang telah dikuasai mantan bupati Mustafa Gelanggang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Bupati Aceh Tamiang, Mursil menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU).
Dalam kasus ini, ada tiga terdakwa yakni Mantan Bupati Aceh Tamiang, Mursil yang saat kejadian tersebut menjabat sebagai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tamiang tahun 2009.