DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana Bupati Aceh Barat Daya yang menyatakan mulai tahun 2027 tidak ada lagi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK dan seluruh pembangunan akan difokuskan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendapat perhatian dari akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, Dr. Usman Lamreung, M.Si.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota terus menuai perdebatan di kalangan akademisi. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus representasi politik lokal. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dr. Muhammad Ridwansyah, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, yang menilai kebijakan ini justru memiliki sisi penguatan demokrasi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga ke tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Ketua DPP Partai Aceh, Suadi Sulaiman, yang akrab disapa Adi Laweung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penerapan ambang batas (parliamentary threshold) di tingkat DPRD yang diusulkan Anggota DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menjadi perhatian dari kalangan akademisi.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe -Akademisi Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Pasya, menilai wacana penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga ke tingkat daerah perlu dipertimbangkan secara serius guna memperkuat sistem kepartaian dan kualitas demokrasi lokal.

DIALEKSIS.COM | Magetan - Kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) kembali menjadi perhatian setelah Ketua DPRD Magetan, Jawa Timur, Suratno, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan.

DIALEKSIS.COM | Banten - Usulan sejumlah partai politik untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik keras dari aktivis politik Masudi SR. Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan teknis sistem pemilihan, melainkan langkah mundur yang berpotensi mereduksi peran langsung rakyat dan mengalihkan kedaulatan ke tangan partai politik serta elit-elitnya.

DIALEKSIS.COM | Opini - Tempo hari publik dihebohkan dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD Prov/Kab/Kota. Wacana Pilkada melalui DPRD ini tentu menyita atensi publik secara serius, karena langsung disampaikan oleh Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.

Pada kesempatan itu Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan Pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo. Prabowo pun langsung menyambutnya secara positif.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan permohonan uji materi Perkara No. 160/PUU/2023. Putusan ini membawa perubahan mendasar terhadap desain keserentakan pemilu di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menjadi perhatian penting dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilihan umum akan dipisahkan antara pemilu nasional (untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu daerah atau lokal (untuk memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota). Pemisahan ini akan dilakukan dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membenarkan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah menjadi salah satu topik yang dibahas pemerintah. Menurut Bima, kajian mendalam terhadap usulan tersebut sedang digodok dan semakin cepat kajian selesai, semakin baik untuk realisasinya.

DIALEKSIS.COM | Padang - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengajukan wacana untuk mengganti sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemungutan suara langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, lembaganya mengikuti aturan yang ada untuk menanggapi wacana terkait kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Perayaan Idul Fitri dianggap sebagai momen yang tepat bagi seluruh elemen bangsa untuk mempererat silaturahmi dan persatuan pasca Pemilu 2024. 

Perayaan Idul Fitri: Momentum Pererat Silaturahmi dan Persatuan Pasca Pemilu 2024

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Sebanyak 60 lembar surat suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Aceh Selatan tertukar. Kejadian tersebut terjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Dapil 2 Aceh Selatan dengan Dapil 3 wilayah Labuhan haji.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Delegasi Komisi V Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bersama perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat (Jabar), melakukan kunjungan ke Aceh, dalam rangka mendalami persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut, dan persiapan pemberangkatan Kontingen Provinsi yang pernah menjadi tuan rumah PON pada 2016.

DIALEKSIS.COM | Indept - "Kutitipkan amanah di pundakmu. Jalankan amanah itu dengan baik. Perhatikanlah nasib kami, karena kalian wakil kami untuk bersuara, berjuang, mengubah keadaan penghidupan ini".

Begitulah kira-kira amanah yang diberikan rakyat kepada wakilnya di parlemen. Rakyat akan memberikan penilaian terhadap amanah yang dititipkan. Apakah dijalankan dengan baik, penuh tanggungjawab, atau berkhianat atas kepercayaan yang diberikan.

DIALEKSIS.COM| Banda Aceh - “Saya berharap soal Pokir harus dikedepankan akuntabilitas dan transparansi. Legislatif harus memperlakukan proyek pokir secara sama dalam pengawasannya seperti terhadap proyek-proyek nonpokir. Jangan ada pilih kasih, atau mendiamkan penyelewengan karena khawatir terkena diri sendiri,” sebut Dr. Saifuddin Bantasyam, SH., MA.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rektor Universitas Teuku Umar (UTU)Dr. Ir. Ishak Hasan, M.Si menilai Pokir anggota dewan masih dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan menjembatani kesenjangan antar dan dalam wilayah konstituen.

Menurut Rektor UTU dalam keterangan menjawab Dialeksis.com, Rabu (22/02/2023) via WA, persoalan pokir diarahkan secara terukur untuk pengungkit langsung simpul- simpul subsektor penumbuhan ekonomi rakyat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023), terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung.