DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan BPKS Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tata kelola keuangan Pemerintah Aceh kembali memperoleh pengakuan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2025, Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama 11 tahun berturut-turut.
DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh menggelar Pelatihan Pengelolaan Aset Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam mengelola aset desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Kearsipan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Aula KIP Aceh, Senin (24/11/2025).
Kegiatan yang melibatkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota ini berlangsung dalam format luring dan daring, menjadi bagian dari rangkaian Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Evaluasi Nasional Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU RI sejak 23–26 November.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemilihan penjabat kepala daerah telah melalui proses yang akuntabel dan transparan. Seperti usulan nama, Presiden menyebut bahwa masukan nama berasal dari daerah untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Belakangan ini cukup banyak anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan banjir ataupun bencana-bencana yang ada di Aceh. Besarnya alokasi anggaran tentunya sangat rentan menyasar pada penyimpangan pemakaian anggaran.