DIALEKSIS.COM | Redelong - Penguatan konstruksi terhadap infrastruktur yang tedampak bencana agar tahan terhadah berbagai resiko bencana serupa, menjadi keharusan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Prinsip tersebut digunakan dalam rehabilitasi Jalan Lingkungan Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Ruas jalan itu putus total akibat longsor pada 28 November 2025. Warga sempat terisolasi hingga akhirnya berinisiatif membuka akses alternatif melalui kebun milik warga. Dengan semangat gotong royong, masyarakat mengumpulkan dana Rp14 juta untuk membeli lahan sepanjang 70 meter sebagai jalur sementara.
Pengalaman tersebut memperlihatkan betapa pentingnya akses jalan bagi kehidupan masyarakat. Ketika jalur utama terputus, mobilitas warga, distribusi kebutuhan sehari-hari, hingga aktivitas ekonomi ikut terganggu.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya jalan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak,” kata Tito.
Ia menjelaskan, pemulihan pascabencana menghadapi tantangan besar karena dampaknya meluas hingga 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan tinggi juga masih berpotensi memicu banjir dan longsor susulan.
Karena itu, Tito meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia.
“Ditarget sampai tahun 2028. Yang penting kita terus bergerak dan bekerja, semua kementerian dan lembaga. Saya juga meminta rekan-rekan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujar Tito, Senin (9/11/2026).
Memperkuat Struktur Jalan
Di Taman Firdaus, rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan badan jalan. Selain itu, juga memperkuat struktur agar lebih aman dan tahan terhadap kondisi lingkungan.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, Ahzami, S.T., menjelaskan pekerjaan meliputi pembangunan tembok penahan tanah (TPT), penimbunan, dan rabat beton.
TPT dibangun sekitar 25 meter di sisi kiri jalan, sedangkan rabat beton direncanakan sepanjang 40 meter dengan lebar empat meter.
Menurut Ahzami, pembangunan TPT menjadi bagian penting karena badan jalan sebelumnya longsor akibat aliran air. Penguatan sisi jalan diperlukan untuk mengurangi risiko tanah kembali runtuh dan mengganggu akses masyarakat.
Cuaca menjadi tantangan dalam pengerjaan ini. Hujan deras menyebabkan aliran air dari bagian atas kampung turun dan menggenangi cekungan jalan. Dampaknya, sejumlah tiang yang telah dicor ambruk. Pelaksana kemudian menyesuaikan posisi dua tiang dengan menggesernya lebih ke dalam agar fondasi dapat mencapai lapisan tanah yang lebih kuat.
Ahzami menduga bagian tersebut masih berupa tanah timbunan dari penanganan awal ketika jalan terputus. Kondisi tanah di lapangan pun menjadi pertimbangan dalam penyesuaian konstruksi.
Selain penguatan struktur, saluran pembuangan air juga disiapkan untuk mengarahkan limpasan hujan agar tidak kembali menggenangi titik rawan. Pekerjaan rehabilitasi tersebut ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026.
Dukungan Rp282 Juta dari Skema Bantuan Keuangan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Taman Firdaus menggunakan anggaran Rp282 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan antardaerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Bener Meriah. Skema pembiayaannya berkaitan dengan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.
TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah yang digunakan dalam rangka mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Pematangsiantar memperoleh tambahan TKD sebesar Rp164,33 miliar. Dari alokasi tersebut, Rp25 miliar disalurkan sebagai bantuan keuangan untuk mendukung pemulihan Kabupaten Bener Meriah.
Pengalokasian bantuan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tertanggal 2 Maret 2026. Dengan demikian, dukungan pembangunan di Bener Meriah tidak hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan transfer pusat dan kerja sama antardaerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 30 Oktober 2026, realisasi penggunaan tambahan TKD Pemerintah Kota Pematangsiantar mencapai Rp40,9 miliar atau 24,90 persen.
Selain rehabilitasi Jalan Taman Firdaus, dukungan anggaran dari BKK Pematangsiantar juga diarahkan pada sejumlah infrastruktur strategis. Di antaranya rekonstruksi Jalan Bale Atu-Simpang Bandara Rembele senilai Rp1,2 miliar, peningkatan Jalan Makmur Sentosa-Terminal Pondok Baru Rp1,41 miliar, pembangunan Jembatan Wih Tenang Toa Rp1,93 miliar, Jembatan Ramung Jaya Rp1,9 miliar, dan Jembatan Gayo Setie Rp1,46 miliar.
Selaras dengan Rencana Induk
Penanganan Jalan Taman Firdaus, juga sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Renduk menjadi dokumen panduan dalam pemulihan Sumatera.
Renduk menempatkan pemulihan akses transportasi sebagai kebutuhan utama untuk mengembalikan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemulihan akses kritis hingga pembangunan permanen dengan penguatan struktur, stabilisasi lereng, dan penyesuaian trase di kawasan rawan bencana.
Pelaksanaannya diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas PRR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PRR bertugas menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian berbagai hambatan dalam proses pemulihan. Pemerintah daerah juga didorong menyelaraskan program pembangunan dengan arah kebijakan dan rencana aksi dalam Renduk.
Di tingkat nasional, perkembangan pemulihan infrastruktur turut terlihat dari laporan Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga 25 Oktober 2026, dua dari 33 ruas jalan nasional yang ditangani di tiga provinsi terdampak telah selesai. Sebanyak 31 ruas lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 59,04 persen.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur harus memperhatikan ketepatan waktu sekaligus kualitas konstruksi agar hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Tantangan kita selanjutnya adalah memastikan seluruh program selesai dengan tepat waktu, dengan kualitas yang lebih tangguh, dan berkelanjutan,” jelasnya. [*]