Jalan Nasional Aceh Pulih 100 Persen, 269 Jembatan Daerah Masih Dikebut Satgas PRR

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh terus dikebut Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Hingga Sabtu (24/10/2026), seluruh ruas jalan nasional (46) dan 23 jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, telah kembali fungsional.

Pekerjaan rumah masih besar pada infrastruktur daerah. Dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas telah fungsional. Sementara dari 655 jembatan daerah yang terdampak, baru 386 yang kembali dapat digunakan. Artinya, masih ada 93 ruas jalan dan 269 jembatan daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah pusat dan daerah terus bergerak mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra, termasuk Aceh.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatra,” ujar Tito saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Pemerintah mengarahkannya pada pemulihan yang lebih aman, tangguh dan berkelanjutan sebagaimana kerangka dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan sektor infrastruktur mencapai sekitar Rp97,11 triliun. Sementara kebutuhan sektor perumahan dan permukiman mencapai sekitar Rp17,31 triliun. Arah rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali dengan kondisi yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

Pendekatan ini penting bagi masyarakat yang tidak hanya membutuhkan jalan dan jembatan untuk kembali berfungsi, tetapi juga membutuhkan infrastruktur yang lebih siap menghadapi risiko bencana berikutnya.

Pemulihan konektivitas pun ditempatkan sebagai bagian dari pemulihan kawasan secara terpadu. Pembangunan hunian tetap, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas dasar lainnya perlu berjalan seiring agar masyarakat penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih normal.

Capaian tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengembalikan konektivitas masyarakat setelah bencana mengganggu akses transportasi, distribusi kebutuhan, layanan publik hingga aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Aceh.

Jalur Utama Sudah Kembali Fungsional

Data perkembangan penanganan per 24 Oktober 2026, menunjukkan pemulihan pada jaringan jalan dan jembatan nasional telah mencapai 100 persen. Seluruh ruas jalan nasional (46) dan 23 jembatan nasional yang terdampak kini kembali dapat digunakan.

Perkembangan positif juga terlihat pada jaringan jalan daerah. Dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau sekitar 94 persen telah kembali fungsional. Artinya, tersisa 93 ruas jalan daerah yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.

Kondisi tersebut memperlihatkan pemulihan konektivitas utama telah berjalan signifikan. Pemerintah selanjutnya terus mengarahkan perhatian pada akses daerah yang menjadi jalur penting bagi masyarakat menuju pusat pelayanan, permukiman, sentra ekonomi dan wilayah lainnya.

Tantangan terbesar saat ini berada pada jembatan daerah. Dari 655 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 386 telah kembali fungsional. Sebanyak 269 jembatan masih dalam proses penanganan.

Ratusan Jembatan Dikerjakan Bersama

Percepatan pemulihan jembatan dilakukan melalui sinergi berbagai unsur pemerintah dan aparat, termasuk Satgas Jembatan TNI AD dan Satgas Jembatan Polri.

Satgas Jembatan TNI AD di Aceh menangani 60 jembatan Bailey. Sebanyak 48 unit telah selesai, sementara 12 lainnya masih dalam proses pemasangan. Salah satu progres yang terus dikebut berada pada jembatan di ruas Jalan Bintang-Simpang Kraft, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah mencapai 65 persen.

Selain jembatan Bailey, Satgas TNI AD telah menyelesaikan seluruh 137 jembatan Armco yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk jembatan perintis, dari 110 unit yang dikerjakan, sebanyak 60 telah selesai dan 50 lainnya masih dalam proses. Beberapa di antaranya bahkan telah mendekati penyelesaian, seperti Jembatan Penghubung Desa Plu Pakam di Aceh Utara serta Jembatan Perintis Reje Bujang dan Palok di Gayo Lues yang progresnya berada pada kisaran 91 hingga 99 persen.

Sementara itu, Satgas Jembatan Polri menangani 22 jembatan perintis. Sebanyak 21 unit telah selesai, sedangkan satu jembatan di Desa Samarena, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, masih dalam pengerjaan dengan progres 60 persen. Polri juga menangani empat jembatan Bailey di Aceh dan seluruhnya telah selesai.

Secara keseluruhan, penanganan jembatan oleh Satgas TNI AD dan Polri mencakup sedikitnya 333 unit. Berdasarkan laporan harian per 24 Oktober 2026, sebanyak 270 unit telah selesai.

Pemerintah Tak Menyerah Hadapi Tantangan

Tito mengakui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menghadapi tantangan berat. Bencana melanda 53 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatra, sementara banjir dan longsor susulan turut menghambat pekerjaan di lapangan.

Bahkan, sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terdampak bencana susulan. Karena itu, Tito meminta kementerian/lembaga terkait segera merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan dan mengajak pemerintah daerah aktif menyukseskan program pemulihan.

Salah satu persoalan yang juga menjadi perhatian adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kompleks hunian tetap. Tito meminta pemerintah daerah membantu menyelesaikan kendala lahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.

“Kita terus bekerja, tapi alamnya begitu, kita enggak bisa lawan,” ujar Tito.

Namun, tantangan tersebut tidak menghentikan upaya pemerintah. “Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Bagi masyarakat Aceh yang sebelumnya menghadapi terputusnya akses akibat banjir dan longsor, kembalinya jalan dan jembatan menjadi lebih dari sekadar capaian angka. Infrastruktur yang kembali terbuka berarti perjalanan menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, tempat kerja dan pusat pelayanan publik dapat kembali berlangsung.

Dengan 100 persen jalan dan jembatan nasional terdampak telah fungsional, pekerjaan berikutnya adalah menuntaskan akses daerah yang masih terputus. Sebanyak 93 ruas jalan dan 269 jembatan daerah menjadi sasaran percepatan berikutnya agar pemulihan manfaat pembangunan dapat semakin dirasakan hingga ke wilayah masyarakat yang paling terdampak. [*]