Jalan Angkup-Genting Gerbang Diperhalus Aspal Hotmix, Anggaran dari Bankeu Pemprov Sumut

DIALEKSIS.COM | Takengon - Peningkatan Jalan Angkup (PLTM) - Genting Gerbang di Kecamatan Silih Nara, mendapat dukungan pendanaan melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan konektivitas wilayah terdampak bencana. Sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemerintahan dalam mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025, membutuhkan penanganan dan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah terdampak memerlukan dukungan dari pemerintah daerah lain melalui skema Bantuan Keuangan sebagai salah satu instrumen untuk membantu pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan.

“Banyak daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur yang luas namun memiliki kemampuan fiskal yang terbatas. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah dan dukungan kementerian terkait sangat diperlukan agar pemulihan dapat berjalan cepat dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat," jelas Kasatgas Tito.

Dalam paparannya pada 9 November 2026, Tito yang juga Menteri Dalam Negeri itu meminta kementerian dan lembaga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia, baik melalui TKD maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ditarget sampai tahun 2028. Yang penting kita terus bergerak dan bekerja, semua kementerian dan lembaga. Saya juga meminta rekan-rekan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," ujar Tito.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani jalan, jembatan, dan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama wilayah yang mengalami kesulitan keuangan.

Dukungan TKD dan Sinergi Pendanaan Daerah

Peningkatan Jalan Angkup - Genting Gerbang merupakan salah satu bentuk penanganan infrastruktur daerah yang didukung melalui skema pendanaan Bankeu dari TKD Pemprov Sumut dalam APBD Kabupaten Aceh Tengah.

TKD Reguler pada dasarnya merupakan dana transfer dari APBN kepada pemerintah daerah melalui APBD. Komponen pendanaannya antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

Dalam konteks pemulihan pascabencana Sumatera, Satgas PRR juga mendorong optimalisasi TKD Tambahan untuk membantu daerah menangani kerusakan infrastruktur dan kebutuhan pemulihan lainnya. TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah -- khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

Karena itu, sinkronisasi antara sumber pendanaan pusat dan daerah menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan yang dibiayai melalui TKD Reguler, TKD Tambahan, maupun anggaran kementerian dan lembaga tidak mengalami tumpang tindih pembiayaan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap sumber anggaran dapat saling melengkapi dan digunakan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, keterbatasan fiskal daerah dapat diatasi melalui dukungan pendanaan yang lebih terarah dan terintegrasi.

Arah kebijakan ini juga sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.

Renduk PRRP menjadi pedoman pemulihan wilayah terdampak dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Artinya, pembangunan kembali infrastruktur tidak sekadar mengembalikan fungsi jalan seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas dan ketahanannya terhadap risiko bencana berikutnya.

Progres Pekerjaan dan Pentingnya Jalur Alternatif

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tengah, Pijas Visara, menjelaskan bahwa Jalan Angkup - Genting Gerbang merupakan jalan kabupaten dengan panjang keseluruhan sekitar 2,5 kilometer.

Dari total panjang tersebut, pemerintah menangani peningkatan sepanjang 1.200 meter menggunakan konstruksi aspal hotmix dengan lebar bervariasi antara 4 hingga 7 meter.

Pekerjaan yang dilaksanakan CV Fikri Brother itu memiliki nilai kontrak Rp3.243.324.000, dengan masa pelaksanaan hingga 31 Desember 2026.

Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan 42 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat pemulihan akses transportasi yang memiliki peran strategis bagi masyarakat di kawasan Silih Nara dan sekitarnya.

Pijas menjelaskan, penanganan ruas tersebut didasarkan pada kondisi jalan yang sebelumnya telah mengalami kerusakan berat. Kondisinya semakin parah setelah bencana hidrometeorologi melanda Aceh Tengah pada 25 November 2025.

"Ruas Jalan Angkup - Genting Gerbang saat ini menjadi satu-satunya akses penghubung Kecamatan Silih Nara dengan Kecamatan Celala dan Kecamatan Rusip Antara," jelas Pijas.

Terputusnya akses Angkup - Mutiara akibat hanyutnya Jembatan Titi Merah di Desa Mutiara, membuat jalan tersebut semakin vital. Selain menjadi jalur alternatif masyarakat, ruas ini juga dimanfaatkan untuk distribusi bantuan logistik menuju Kecamatan Celala dan Rusip Antara sejak masa tanggap darurat.

Jalur yang sama turut mendukung mobilisasi alat berat dalam penanganan dan perbaikan sejumlah ruas jalan nasional menuju Pameu - Pidie maupun jalur ke Nagan Raya.

Bagi masyarakat, keberadaan akses tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan yang dapat dilalui dengan lebih baik berarti terbukanya kembali kemudahan menjangkau pasar, mengangkut hasil pertanian, mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Setiap usulan penanganan jalan daerah juga harus melalui verifikasi dan validasi teknis bersama pemerintah daerah, Bappenas, serta kementerian terkait. Proses ini bertujuan memastikan tingkat kerusakan, kejelasan status lahan, ketepatan kebutuhan anggaran, serta mencegah pembiayaan ganda.

Dalam kerangka tersebut, peningkatan Jalan Angkup - Genting Gerbang menjadi bagian dari pelaksanaan pemulihan infrastruktur yang membutuhkan keterpaduan kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan di tingkat daerah.

Pijas menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas dukungan pendanaan melalui TKD yang membantu Pemkab Aceh Tengah menangani infrastruktur terdampak bencana.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan masyarakat. Ia berharap pekerjaan peningkatan Jalan Angkup - Genting Gerbang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan kontrak.

Melalui dukungan pendanaan dan koordinasi lintas pemerintahan, negara hadir tidak hanya dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemulihan jalan tersebut pada akhirnya diharapkan memperlancar kembali mobilitas antarwilayah, menjaga distribusi hasil pertanian, serta menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang sempat terganggu akibat bencana. [*]