Kamis, 19 November 2026
Beranda / Sumatera Pulih / Harapan Petani Bangkit Usai KKP Bangun Kembali 59 Dapur Garam di Aceh Utara

Harapan Petani Bangkit Usai KKP Bangun Kembali 59 Dapur Garam di Aceh Utara

Rabu, 18 November 2026 12:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Pembangunan 59 unit dapur garam di Kabupaten Aceh Utara, termasuk 22 unit di Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara yang didanai oleh APBN melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]


DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 berdampak terhadap 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur, tapi juga mata pencaharian masyarakat. 

Di kawasan pesisir, sejumlah dapur perebusan garam tradisional mengalami kerusakan. Kondisi tersebut membuat para petani kehilangan tempat usaha yang menjadi sumber penghidupan keluarga.

Harapan mulai bangkit. Itu setelah pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kembali 59 dapur perebusan garam di empat gampong (desa) di Kabupaten Aceh Utara.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra, menegaskan pemulihan harus menyentuh kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

"Pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur fisik, tetapi juga harus memastikan kehidupan masyarakat dapat pulih, kebutuhan dasar terpenuhi," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.

Kasatgas Tito juga mengapresiasi KKP melakukan pemulihan dengan memanfaatkan anggaran reguler yang telah melalui penyesuaian (refocusing). Kementerian Keuangan mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan, termasuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.

“Ini yang sedang beliau kerjakan dengan tim bergerak untuk membantu masyarakat yang memiliki keramba, kemudian tambak, dan lain-lain,” ujar Tito, usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo pada Senin (9/11/2026). 

Dapur Garam Dibangun

Sebanyak 59 unit dapur garam di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mulai dibangun. Pembangunan tersebar di dua kecamatan dan empat gampong. Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu dibangun 28 unit. Kemudian, 22 unit di Bluka Teubai, satu unit di Lancang Barat, dan delapan unit di Gelumpang Sulu Timu, berada di Kecamatan Dewantara.

Di Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, pembangunan dapur garam terlihat memasuki tahap penyelesaian. Sejumlah bangunan semipermanen telah dipasangi dinding papan. Pada bagian lainnya, pekerja masih menyelesaikan pemasangan dinding dan bagian bangunan.

Pemandangan serupa terlihat di Bluka Teubai. Bangunan dapur sudah berdiri, meski pemasangan dinding dan atap belum seluruhnya rampung.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara, Syarifuddin, berharap pembangunan dapur garam dapat menghidupkan kembali kegiatan usaha masyarakat.

“Program pembangunan dapur rebusan garam salah satu yang telah dikerjakan dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kita harap, geliat ekonomi petani garam aktif kembali tahun ini, sesaat setelah proyek ini selesai dikerjakan,” katanya.

Muhammad Fadli, pelaksana lapangan pembangunan, menyebut sejumlah masyarakat berharap adanya bantuan tambahan, seperti drum dan peralatan produksi lainnya.

Menurutnya, dapur yang dibangun berukuran 4 Ö 6 meter dan dilengkapi tempat perebusan serta wadah produksi. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan pengolahan garam masyarakat.

Sinergi dengan Renduk PRRP

Pembangunan 59 dapur garam menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp5.087.918.100. Pekerjaan dilaksanakan PT Alfatir Risky Group Banda Aceh dan diawasi CV Binareka Konsultan Kota Banda Aceh.

Program ini merupakan bagian dari pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah terdampak bencana Sumatra. Pada 2026, Kementerian KKP mengalokasikan Rp371,8 miliar untuk pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut terdiri atas Rp113,8 miliar belanja tambahan dan Rp258 miliar hasil penyesuaian anggaran KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor tersebut dilaksanakan bertahap selama tiga tahun, yakni 2026-2028.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, kebutuhan anggaran kegiatan KKP di Aceh selama periode tersebut mencapai sekitar Rp2,85 triliun. Rinciannya, Rp1,07 triliun pada 2026, Rp914,37 miliar pada 2027, dan Rp861,70 miliar pada 2028. 

Renduk menjadi dokumen pemandu bagi pemerintah dalam melakukan pemulihan Sumatera. Renduk disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.

Program pemulihan mencakup perbaikan sarana produksi, tambak, kawasan pergaraman, serta infrastruktur pendukung usaha masyarakat pesisir. Dukungan lainnya meliputi bantuan kapal, mesin, alat tangkap, benih, pakan, peralatan pengolahan, akses permodalan, hingga pendampingan penyuluh perikanan.

Khusus sektor pergaraman, Renduk mengarahkan rehabilitasi pada perbaikan tambak garam tradisional dan rekonstruksi kawasan pergaraman agar lebih adaptif terhadap ancaman bencana serta perubahan lingkungan.

Karena itu, pembangunan kembali dapur garam perlu diikuti pemulihan lahan, tata air, akses bahan baku, dan sarana produksi lainnya. Keterpaduan tersebut penting agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan usaha petani garam kembali berkelanjutan. [*]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI