TTI Desak Manajemen RSUDZA Transparan soal Isu Pengadaan Obat Ratusan Miliar

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Aceh, Nasruddin Bahar, mendesak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) untuk bersikap transparan terkait isu pengadaan obat dan alat kesehatan yang nilainya disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Desakan tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai isu di tengah masyarakat yang dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit rujukan utama di Aceh itu.

“Manajemen RSUDZA perlu segera menyelesaikan isu-isu miring yang berkembang. Jika dibiarkan, ini bisa berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” kata Nasruddin Bahar kepada media dialeksis.com, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, pengadaan obat dan alat kesehatan di rumah sakit setiap tahun memang menjadi perhatian publik. Hal itu tidak terlepas dari besarnya anggaran yang dikelola melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berdasarkan penelusuran TTI pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, RSUDZA mengalokasikan dana hingga ratusan miliar rupiah untuk pengadaan obat dan barang habis pakai.

Nasruddin juga menyinggung potensi praktik-praktik tidak sehat dalam proses pengadaan. Ia menyebut, dalam sejumlah kasus, relasi kepentingan kerap memengaruhi penunjukan rekanan atau pemasok barang.

“Tidak ada makan siang gratis. Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan adanya balas jasa. Misalnya kelompok tertentu yang berjasa dalam penempatan pejabat, lalu memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan mereka,” ujarnya.

Selain pengadaan obat, TTI juga menyoroti sejumlah sektor lain di rumah sakit yang dinilai memiliki nilai anggaran besar, seperti jasa cleaning service dan penyediaan makanan pasien. Ia menyebut, saat ini sebagian pengadaan tersebut tidak lagi melalui tender konvensional, melainkan menggunakan sistem e-katalog.

Karena itu, TTI meminta manajemen baru RSUDZA untuk lebih terbuka dalam pengelolaan dana BLUD serta memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar dalam pengambilan kebijakan.

“Kami berharap pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Jangan sampai ada pihak lain yang mengendalikan pimpinan rumah sakit. Jika ada kelompok-kelompok yang dibiarkan, ini bisa berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat,” tegas Nasruddin. [nh]