Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Firman Noor, MA (Hons), menilai dinamika politik Indonesia tengah mengalami stagnasi. [Foto: dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dinamika politik Indonesia dinilai tengah mengalami stagnasi. Alih-alih menunjukkan kemajuan menuju demokrasi yang matang, praktik politik justru dinilai berjalan di tempat dengan pola yang berulang dan minim pembaruan substantif.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Firman Noor, MA (Hons), menilai kondisi ini terlihat dari menguatnya orientasi kekuasaan dalam praktik politik nasional. Ia menyebut, demokrasi prosedural seperti pemilu memang tetap berjalan, namun kualitasnya belum mampu mendorong perubahan yang berarti.
“Demokrasi kita secara formal tetap hidup, tetapi secara substansi cenderung stagnan. Proses politik lebih banyak didorong oleh kepentingan kekuasaan ketimbang agenda publik,” ujar Firman kepada Dialeksis dalam penjelasannya, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, salah satu indikator stagnasi adalah melemahnya fungsi partai politik. Partai dinilai tidak lagi berperan optimal sebagai saluran aspirasi rakyat, melainkan lebih fokus pada perebutan kekuasaan jangka pendek. Kondisi ini diperparah oleh minimnya diferensiasi ideologi maupun program antarpartai.
Firman juga menyoroti kecenderungan menguatnya relasi antara elite politik dan oligarki yang membuat proses pengambilan kebijakan semakin jauh dari kepentingan publik. Dalam situasi ini, hukum dan institusi demokrasi kerap dipersepsikan hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan.
“Ketika oligarki semakin dominan, maka ruang kompetisi politik menjadi tidak seimbang. Ini yang membuat demokrasi kita seperti berjalan, tetapi tidak benar-benar bergerak maju,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai gejala ini berpotensi membawa Indonesia ke arah rezim hibrida, yakni sistem yang secara formal demokratis, tetapi dalam praktiknya mengandung kecenderungan otoritarian. Hal ini terlihat dari tetap berlangsungnya pemilu di tengah berbagai persoalan seperti politisasi birokrasi, lemahnya penegakan hukum, hingga menurunnya kepercayaan publik.
Firman menegaskan, untuk keluar dari stagnasi tersebut diperlukan komitmen kuat dari seluruh aktor politik. Reformasi internal partai, penguatan lembaga demokrasi, serta netralitas birokrasi menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan.
“Kuncinya ada pada kemauan politik untuk memperbaiki. Tanpa itu, demokrasi kita hanya akan berputar dalam siklus yang sama tanpa kemajuan berarti,” pungkasnya. [arn]
Sebelumnya
