Ketua Relawan Aceh Peace, Muhammad Putra Usman. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Relawan Aceh Peace, Muhammad Putra Usman, meminta pemerintah segera mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi sumber kekecewaan masyarakat Aceh.
Menurut Putra, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan mendengar langsung aspirasi masyarakat agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu perdamaian Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Putra menyikapi insiden kericuhan yang terjadi saat kegiatan zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati 21 tahun perdamaian Aceh di halaman kompleks Masjid Raya Baiturrahman (MRB), Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan aksi pengibaran bendera Bulan Bintang dan orasi masyarakat yang kemudian berujung pada bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
Putra menilai insiden tersebut menjadi tanda serius terhadap kondisi hukum, politik, dan perdamaian di Aceh.
“Penembakan yang terjadi kemarin dalam acara zikir akbar untuk memperingati perdamaian dan menuntut keadilan melalui doa merupakan tanda ketidakstabilan kondisi hukum, politik, serta perdamaian di Aceh,” kata Muhammad Putra Usman kepada Dialeksis.com, Minggu, 16 Agustus 2026.
Ia meminta aparat TNI dan Polri lebih menahan diri dalam mengawal kegiatan masyarakat. Menurutnya, pendekatan persuasif harus dikedepankan agar situasi di lapangan tidak semakin memanas.
Putra juga meminta aparat memastikan terlebih dahulu pihak yang memicu kericuhan sebelum mengambil tindakan.
“Seharusnya TNI dan Polri menahan diri serta mempelajari siapa yang memprovokasi keadaan sebelum mengambil tindakan. Kita juga perlu melihat kemungkinan adanya penyusup dalam aksi tersebut yang jauh dari konsep awal, yaitu zikir akbar yang dilaksanakan ulama, santri dan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Menurut Putra, tindakan represif dalam momentum peringatan perdamaian Aceh justru dapat mencoreng semangat perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun.
Ia menilai TNI dan Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga situasi Aceh tetap aman dan damai.
“Dengan adanya penembakan oleh aparat, menurut kami ini menunjukkan bahwa semangat damai yang seharusnya dijaga belum benar-benar menjiwai aparat. Padahal, semangat perdamaian telah menjadi bagian penting dalam UUPA dan MoU Helsinki,” katanya.
Putra juga mengingatkan agar tindakan represif tidak terus berulang. Menurutnya, pola penanganan seperti itu berpotensi memunculkan reaksi masyarakat dan mengganggu kondisi Aceh yang selama ini relatif kondusif.
“Diperlukan sifat persuasif dalam setiap menghadapi persoalan dengan rakyat Aceh. Kalau pendekatan represif terus dilakukan, dikhawatirkan akan muncul reaksi dari masyarakat. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan perdamaian Aceh,” ujarnya.
Karena itu, Putra meminta Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda dan Gubernur Aceh duduk bersama untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengamanan ketika terjadi aksi, tetapi juga mencari akar persoalan yang menyebabkan munculnya kekecewaan masyarakat.
“Kami meminta Kapolda, Kodam dan Gubernur Aceh dapat duduk bersama menyelesaikan masalah yang tak kunjung reda. Perhatikan, pelajari dan penuhi apa sebenarnya aspirasi masyarakat,” katanya.
Menurut Putra, kekecewaan masyarakat yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kemarahan dan memicu tindakan yang merugikan semua pihak.
Ia berharap peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 menjadi pelajaran bagi pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian Aceh.
“Kami berharap dari kejadian kemarin kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran besar agar hal seperti ini tidak terulang lagi, apalagi terjadi di bulan lahirnya bangsa Indonesia,” pungkas Muhammad Putra Usman.
Sebelumnya
