Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh menggelar kegiatan Ngopi Aceh Damai Tahun 2026 di Aula Badan Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, Selasa (22/9/2026). Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh menggelar kegiatan Ngopi Aceh Damai Tahun 2026 di Aula Badan Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penyusunan dan Penguatan Kolaborasi Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 di Aceh.”
Kepala Kesbangpol Aceh, Dr Munawar MA, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, Ngopi Aceh Damai merupakan salah satu program strategis Kesbangpol Aceh di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
Menurut Munawar, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi lintas sektor sekaligus menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
“Melalui forum santai namun bermakna ini, kita berharap dapat memperluas ruang dialog, mempererat komunikasi lintas sektor, dan menumbuhkan kesadaran sensitif terhadap potensi konflik di Aceh,” kata Munawar.
Perdamaian Aceh menjadi modal pembangunan
Munawar mengatakan, upaya mencegah ekstremisme berbasis kekerasan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat
Ia menilai pemerintahan gampong juga perlu diperkuat, khususnya dalam memahami potensi ekstremisme yang dapat berkembang menjadi kekerasan dan mengarah pada terorisme.
“Penting sekali kita lakukan penguatan perdamaian. Usia 21 tahun damai Aceh harus kita rawat. Karena modal utama pembangunan Aceh adalah perdamaian,” ujarnya.
Ia mengajak pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat hingga generasi muda untuk terlibat dalam menjaga perdamaian Aceh.
Masyarakat diminta menjadi bagian dari pencegahan
Kasubdit Politik Dit IK Polda Aceh AKBP Zainuddin SH dalam kegiatan tersebut menyampaikan materi mengenai penguatan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap ekstremisme kekerasan berbasis komunitas dan kemitraan.
Zainuddin mengajak masyarakat berperan sebagai kader yang memiliki kepedulian terhadap isu intoleransi, radikalisme dan terorisme (IRT).
Menurut dia, pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi, termasuk melalui lingkungan pendidikan.
Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di masyarakat serta kerja sama antara masyarakat dengan BNPT, TNI-Polri dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
Dialog lintas agama dan budaya serta pemberdayaan masyarakat sebagai agen perdamaian juga dinilai penting.
Zainuddin menyebut terdapat empat ranah sinyal yang perlu diperhatikan dalam upaya deteksi dini, yakni ekonomi, sosial, narasi dan keamanan.
Perempuan bukan hanya korban
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ir Suraiya Kamaruzzaman ST LL.M MT, menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dan komunitas dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.
Suraiya mengatakan, perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek perlindungan atau korban.
Menurutnya, perempuan memiliki pengetahuan, pengalaman dan jaringan sosial yang dapat berkontribusi dalam mendeteksi berbagai persoalan sejak dini.
“Perempuan tidak bisa hanya ada sebagai dampak atau korban. Dia juga punya kapasitas pengetahuan dan sosial,” kata Suraiya.
Ia mengatakan, persoalan ekstremisme tidak cukup dilihat hanya dari perspektif keamanan. Sejumlah faktor sosial juga dapat membuat seseorang berada dalam kondisi rentan.
Faktor tersebut antara lain ketidakadilan, diskriminasi, trauma, konflik keluarga, tekanan ekonomi dan persoalan di lingkungan sosial.
Karena itu, menurut Suraiya, pendekatan sosial dan pemberdayaan komunitas perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan dan penanganan ekstremisme.
Forum tersebut diarahkan untuk menumbuhkan daya kritis serta membangun kerangka berpikir masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi persoalan sosial yang dapat mengganggu kerukunan dan perdamaian.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya penyusunan dan penguatan kolaborasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Ekstremisme (PE) Aceh periode 2026-2029.
Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal SKM MKM, Kepala Sekretariat BRA Aceh Drs Mahdi Effendi, Ketua MPU Aceh Lem Faisal Ali, serta Ketua MAA Aceh Prof Dr Drs Yusri Yusuf M.Pd.
Melalui forum tersebut, Kesbangpol Aceh mendorong penguatan dialog, kewaspadaan dini dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga perdamaian Aceh serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.[]
Sebelumnya
