Jenderal Listyo Sigit Prabowo. [Foto: dok. Humas Polri]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto memunculkan pembacaan tentang strategi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, menyoroti pengumuman pergantian yang mendadak. Sementara advokat senior Petrus Salestinus melihat penempatan Listyo di lingkungan Istana sebagai langkah dengan perhitungan politik.
Keduanya menyampaikan analisis dalam percakapan terpisah. Mahfud membahas cara pergantian itu dilakukan, sedangkan Petrus menyoroti alasan mantan Kapolri tetap diberi jabatan dalam pemerintahan.
Secara resmi, Prabowo melantik Suyudi sebagai Kapolri pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Listyo dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Dudung Abdurachman yang mendapat tugas sebagai Menko Politik dan Keamanan.
Dalam podcast di chanel youtubenya Terus Terang ‘Mahmud MD Official’, berjudul Soal Putusan MK Hingga Pergantian Kapolri dipublikasi 7 Oktober 2026 disimak Dialeksis 9 Oktober 2026, Mahfud membedakan antara keputusan yang dibuat mendadak dan keputusan yang baru diumumkan secara mendadak. Menurut pembacaannya, pergantian Listyo lebih tepat dipahami sebagai keputusan yang pengumumannya dijaga hingga saat terakhir.
Mahfud menyebut Listyo masih mengikuti kegiatan di Lubang Buaya bersama Presiden ketika kabar pergantian itu disampaikan. Ia menilai situasi tersebut menunjukkan informasi pergantian belum dibuka jauh sebelumnya.
Analisis Mahfud bertolak dari sejumlah isu pergantian Kapolri yang pernah muncul, tetapi tidak berujung pada pergantian. Ia membaca pengumuman mendadak kali ini sebagai taktik Prabowo agar rencana tersebut tidak kembali kandas.
Dalam penjelasannya, Mahfud turut menyinggung pemberitaan mengenai komunikasi tokoh-tokoh politik dengan Presiden pada momentum munculnya isu pergantian sebelumnya. Namun, rangkaian itu ia kemukakan sebagai pembacaan politik, bukan penjelasan resmi mengenai pertimbangan Presiden.
Inti pandangannya, semakin panjang sebuah rencana pergantian dibicarakan sebelum diputuskan, semakin besar ruang bagi berbagai kepentingan untuk memengaruhi prosesnya.
Sementara itu, Petrus Salestinus, dalam potongan diskusi berlogo Abraham Samad Speak Up, mengulas pertanyaan berbeda: mengapa Listyo tetap ditempatkan dalam pemerintahan setelah tidak lagi memimpin Polri?
Petrus menduga Prabowo tidak ingin melepas Listyo sepenuhnya dari lingkar pemerintahan. Dalam pembacaannya, penempatan di Kantor Staf Presiden memungkinkan mantan Kapolri tetap berada dalam jangkauan politik Presiden.
Ia menilai pelepasan sejumlah tokoh sekaligus berpotensi membuka ruang terbentuknya kekuatan politik di luar pemerintahan. Petrus mengaitkan kemungkinan tersebut dengan figur-figur yang dipandang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Petrus, mempertahankan mereka dalam struktur pemerintahan dapat dibaca sebagai cara membatasi kemungkinan konsolidasi kekuatan di luar kendali Presiden. Penilaian itu merupakan dugaan politik Petrus, bukan bukti adanya rencana perlawanan dari Listyo maupun Jokowi.
Dua pandangan tersebut menempatkan pergantian Kapolri dalam konteks yang lebih luas: bagaimana Presiden mengambil keputusan sekaligus mengelola hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh.
Meski demikian, keterangan resmi pelantikan tidak menyebut motif politik sebagaimana analisis kedua narasumber. Sekretariat Negara menjelaskan pengangkatan Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026.
Listyo sendiri, dalam serah terima jabatan di KSP pada Senin, 5 Oktober 2026, menyatakan kesiapan melanjutkan tugas untuk menyukseskan program prioritas Presiden. Ia juga mengajak jajaran KSP bekerja sama mendukung pelaksanaan program pemerintah. Pernyataan tersebut menjelaskan sikapnya terhadap tugas baru, bukan tanggapan langsung atas analisis Mahfud maupun Petrus. [arn]
Sebelumnya
