DIALEKSIS.COM | Jakarta - Profesor Riset dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai berbagai persoalan bangsa yang terus bermunculan mencerminkan lemahnya kesungguhan membangun demokrasi. Ia mengingatkan, kualitas demokrasi berkaitan erat dengan kemampuan negara menyelesaikan masalah masyarakat.
“Persoalan bangsa yang terasa tiada habis-habisnya dapat dilihat dalam perspektif politik sebagai bukti kita tidak serius dalam membangun demokrasi,” tulis Firman dalam artikelnya berjudul “Jangan Main-main dengan Demokrasi”, yang dipublikasikan Kompas dikutip Dialeksis, Kamis (29/10/2026).
Ia mengakui pandangan tersebut dapat dianggap menyederhanakan persoalan. Namun, menurutnya, hubungan antara masalah bangsa dan kualitas demokrasi sulit diabaikan.
Firman mencontohkan kebakaran hutan, pelemahan rupiah, serta potensi penurunan daya saing ekonomi. Dalam pandangannya, persoalan tersebut merupakan gejala di permukaan dari masalah yang lebih mendasar.
Ia mengaitkannya dengan penegakan hukum yang lemah, dominasi oligarki, pengabaian partisipasi masyarakat, serta pengawasan kekuasaan yang tidak efektif.
Dalam urusan hukum, Firman menyoroti kecenderungan aturan digunakan untuk membenarkan kekuasaan. Padahal, hukum semestinya dijalankan untuk menjamin keadilan.
Ia juga mengkritik kesempatan ekonomi yang semakin terkonsentrasi pada kelompok terbatas. Menurutnya, keadaan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjanjikan kesempatan setara.
Kritik serupa diarahkan pada penyusunan kebijakan yang mengesampingkan masyarakat. Firman menilai keterlibatan publik yang melemah membuat keputusan lebih banyak ditentukan oleh kelompok elite dan berjarak dari kepentingan rakyat.
Di sisi lain, keberadaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum cukup menjamin berjalannya pengawasan kekuasaan. Menurutnya, hubungan antarelite yang cenderung saling mendukung dapat mengikis fungsi saling mengawasi dan mengimbangi.
Firman memandang kesungguhan menjalankan demokrasi sebagai langkah penyelamatan bangsa. Komitmen itu, menurutnya, membuka harapan bagi tegaknya hukum, pemerintahan yang lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta penyelesaian masalah yang mengutamakan kepentingan bersama.
Ia menekankan dalam menutup tulisannya bahwa demokrasi perlu dijaga agar kedaulatan rakyat tetap terlindungi dan tidak semakin tersisih dalam penyelenggaraan negara. [red]