Pemerintah memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada 2026 berjalan tanpa jeda guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. [Foto: dok. Bapanas]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada 2026 berjalan tanpa jeda guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang kerap mengalami jeda distribusi akibat transisi anggaran di awal tahun.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, realisasi penyaluran SPHP beras sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai 221.000 ton, yang merupakan perpanjangan program tahun sebelumnya. Sementara itu, penyaluran sejak Maret hingga 25 April 2026 tercatat sebesar 150.200 ton, sehingga total distribusi telah mencapai 371.200 ton.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah kini memperluas kanal distribusi guna mempercepat realisasi program.
“Penyaluran SPHP beras sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini,” ujar Maino dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis (30/4/2026).
Selain itu, pemerintah juga menggandeng jaringan ritel modern untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP. Di tingkat bawah, distribusi tetap diprioritaskan melalui pengecer di pasar rakyat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat luas.
Upaya ini didukung oleh ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai lebih dari 5 juta ton. Per 28 April 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 5,08 juta ton, dengan realisasi pengadaan dalam negeri setara 2,4 juta ton.
Di sisi harga, Bapanas menilai kondisi beras nasional relatif terkendali. Rata-rata harga beras medium di berbagai zona masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan harga beras SPHP tidak mengalami kenaikan dan tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menahan lonjakan harga.
“SPHP itu beras penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Kita tidak naikkan, tetap seperti sekarang,” kata Amran. [in]
Sebelumnya
