Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi penggunaan anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tahun anggaran 2026 mencapai Rp664,2 miliar atau 40,20 persen per 26 Oktober 2026. Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Berdasarkan data TV Monitor P2K Pemerintah Aceh, realisasi tersebut meningkat dari posisi 16 Oktober 2026 yang sebesar Rp621,96 miliar atau 37,65 persen. Dalam sepuluh hari, serapan bertambah Rp42,24 miliar atau naik 2,55 poin persentase dari total pagu Rp1.652,1 miliar.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan peningkatan itu tidak terlepas dari pemantauan ketat Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh terhadap pelaksanaan anggaran.
Menurut Nurlis, percepatan tersebut juga merupakan tindak lanjut rapat pimpinan pada 20 Oktober 2026 di Ruang Rapat P2K-APBA. Rapat itu dipimpin Wagub Dek Fadh bersama Pj Sekda Aceh Taufik dan diikuti para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Nurlis menilai kenaikan realisasi menunjukkan instruksi pimpinan mulai berjalan efektif di lapangan. Meski demikian, ia menegaskan percepatan belanja masih harus ditingkatkan menjelang akhir tahun.
“Namun, mengingat kita kini memasuki periode curah hujan tinggi Oktober“Desember yang rawan memicu bencana hidrometeorologi, seluruh SKPA dan pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk semakin mempercepat eksekusi belanja langsung,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Selasa (27/10/2026).
Pada tingkat provinsi, realisasi anggaran yang dikelola 14 SKPA mencapai Rp341 miliar atau 41,34 persen dari pagu Rp824,8 miliar. Angka itu meningkat dari sebelumnya Rp323,97 miliar atau 39,28 persen.
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat serapan tertinggi, yakni 98,40 persen. Berikutnya Dinas Pangan sebesar 89,45 persen, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 68,68 persen, Dinas Sosial 62,98 persen, serta Dinas Pengairan 61,38 persen.
Sementara itu, realisasi pada 14 kabupaten/kota mencapai Rp323,2 miliar atau 39,06 persen dari pagu Rp827,3 miliar. Sebelumnya, serapan di tingkat kabupaten/kota tercatat Rp297,99 miliar atau 36,02 persen.
Aceh Selatan mencatat persentase serapan tertinggi sebesar 69,93 persen, disusul Gayo Lues 66,58 persen dan Aceh Tamiang 55,51 persen.
Nurlis menjelaskan, dalam rapat pimpinan tersebut, Wagub Dek Fadh meminta para kepala SKPA memusatkan perhatian pada penyelesaian hambatan pelaksanaan kegiatan. Agenda yang tidak berkaitan langsung dengan percepatan anggaran diminta ditunda.
Pemerintah Aceh juga membuka akses pemantauan bagi masyarakat melalui portal TV Monitor P2K. Melalui laman tersebut, publik dapat mengikuti perkembangan realisasi anggaran.
“Pak Wagub meminta seluruh SKPA tancap gas mengurai kendala. Percepatan ini mendesak agar infrastruktur pemulihan bencana dapat segera dirasakan manfaatnya dan melindungi masyarakat secara optimal di penghujung tahun ini,” kata Nurlis. []
Sebelumnya
