Ilustrasi APBA 2026. [Foto: net]DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kinerja serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 menunjukkan perlambatan. Memasuki paruh kedua September, realisasi keuangan dan fisik pemerintah provinsi ujung barat Indonesia ini masih meleset dari target yang telah ditetapkan.
Merujuk pada data dasbor monitoring Pelaksanaan APBA per 15 September 2026, total pagu anggaran tahun ini tercatat sebesar Rp 11,6 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan baru menyentuh angka 55,55 persen. Padahal, Pemerintah Aceh mematok target serapan sebesar 62,02 persen pada 30 September. Kondisi ini memunculkan deviasi atau ketertinggalan minus 6,47 persen.
Perlambatan serupa juga tampak pada realisasi fisik. Hingga pertengahan September, capaian fisik baru mencapai 58,55 persen, tertinggal 6,47 persen dari target yang ditetapkan sebesar 65,02 persen. Waktu yang tersisa hanya 15 hari untuk mengejar defisit capaian tersebut sebelum triwulan III berakhir.
Ketertinggalan serapan ini dipicu oleh lambatnya kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Dari daftar 55 SKPA, Baitul Mal mencatatkan rapor paling merah. Lembaga ini baru merealisasikan anggaran sebesar 41,51 persen dari target 83,62 persen, sehingga memunculkan deviasi negatif tertinggi, yakni minus 42,11 persen.
Menyusul di bawahnya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan deviasi minus 40,98 persen, serta Dinas Pendidikan Dayah yang tertinggal minus 35,54 persen dari target. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga masih terseok-seok dengan realisasi keuangan yang baru menyentuh 9,74 persen dari target 38,90 persen.
Meski demikian, tidak semua instansi mencatat kinerja buruk. Beberapa SKPA justru berhasil melampaui target yang dipatok (deviasi positif). Dinas Syariat Islam, misalnya, mencatatkan deviasi positif hingga +18,22 persen, disusul Majelis Pendidikan (+7,79 persen), dan Dinas Pendidikan (+7,40 persen). Secara persentase keseluruhan, Kesbangpol dan Dinas Sosial menjadi yang tertinggi dengan serapan masing-masing menyentuh 78,47 persen dan 76,31 persen.
Banyak Proyek Fisik Belum Berjalan
Tersendatnya realisasi anggaran ini tidak lepas dari proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan data pantauan aktivitas pemilihan penyedia barang/jasa, terdapat 2.469 paket proyek senilai Rp 2,1 triliun yang tersebar di 36 SKPA.
Dari jumlah tersebut, proses tender/PKL tercatat sebanyak 159 paket (Rp 301,4 miliar), di mana 137 paket (86,2 persen) telah menandatangani kontrak. Namun, masih ada paket yang belum tayang, urung diserahkan, hingga belum mengundang rekanan, khususnya pada proyek Penunjukan Langsung (PL) yang jumlah totalnya mencapai 757 paket.
Di sisi pelaksanaan kegiatan strategis bernilai Rp 1,7 triliun (1.782 paket), tantangan terbesar berada pada proyek konstruksi. Dari 678 paket konstruksi yang ditargetkan, sebanyak 188 paket dari 8 SKPA dilaporkan dalam status "Belum Taktuk" (belum teken kontrak atau belum berjalan di lapangan). Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Perkim mendominasi daftar paket konstruksi yang mangkrak ini.
Sementara itu, pada pelaksanaan proyek bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2026, kondisinya setali tiga uang. Dari total 404 paket senilai Rp 497,9 miliar di 23 kabupaten/kota, sebanyak 108 paket konstruksi di 21 wilayah masih berstatus "Belum Taktuk".
Dengan sisa waktu kurang dari dua pekan menuju batas target 30 September, Pemerintah Aceh tampaknya harus berpacu dengan waktu untuk menggenjot kinerja SKPA, terutama dalam menuntaskan kontrak proyek-proyek strategis agar anggaran belasan triliun tersebut dapat terserap dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. [ra]
Sebelumnya
