Rapat Tim Pengawas Pengendalian Pendistribusian BBM yang dipimpin Bupati Bener Meriah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawira Dade, SH., S.IP., M.Si., Selasa (11/8/2026). [Foto: Prokopim BM]
DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah memperkuat pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut.
Langkah itu dibahas dalam rapat Tim Pengawas Pengendalian Pendistribusian BBM yang dipimpin Bupati Bener Meriah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawira Dade, SH., S.IP., M.Si., Selasa (11/8/2026).
Rapat berlangsung di Aula Setdakab Bener Meriah dan dihadiri sejumlah unsur terkait, mulai dari kepolisian, Kodim 0119 Bener Meriah, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Satpol PP/WH, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, hingga pihak Pertamina dan pengelola SPBU.
Turut hadir Sales Branch Manager (SBM) Aceh 2 Fuel PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Aceh serta para pengelola SPBU di wilayah Bener Meriah.
Dalam rapat tersebut, Samusi menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan kebutuhan penting masyarakat yang disediakan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelaku usaha mikro, petani dan nelayan.
Menurutnya, ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Bener Meriah.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang perlu segera diantisipasi.
"Mulai dari potensi terjadinya antrean panjang, ketidaktepatan sasaran pengguna, hingga isu kelangkaan yang sering memicu kepanikan," ujar Samusi.
Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap inflasi daerah dan mengganggu produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bener Meriah.
Karena itu, Samusi meminta Tim Pengawas BBM dan Gas Bersubsidi Kabupaten Bener Meriah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bener Meriah Nomor 800/182/SK/2026 untuk meningkatkan pengawasan di seluruh SPBU.
"Tim Pengawas BBM dan Gas Bersubsidi wilayah Kabupaten Bener Meriah harus melakukan pengawasan yang terpadu, berkala, dan tegas di SPBU," tegasnya.
Selain pengawasan, ia meminta optimalisasi sistem digitalisasi dalam proses pembelian BBM bersubsidi.
Pihak SPBU diminta memastikan proses pengisian berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Samusi juga mengingatkan agar tidak ada toleransi terhadap praktik kecurangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
"Jangan ada toleransi bagi praktik-praktik kecurangan," katanya.
Langkah berikutnya yang ditekankan adalah edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kuota BBM bersubsidi.
Menurut Samusi, informasi yang tidak benar terkait ketersediaan BBM dapat memicu kepanikan masyarakat. Karena itu, informasi mengenai stok BBM di SPBU diharapkan dapat disampaikan secara jujur dan terbuka.
"Kepada para pemilik dan operator SPBU di Bener Meriah, saya ingatkan bahwa Anda adalah garda terdepan dalam pelayanan. Bantulah pemerintah menjaga amanah ini, agar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ujarnya.
Ia berharap rapat tersebut tidak berhenti pada pembahasan dan catatan administratif, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat segera diterapkan di lapangan.
"Saya berharap rapat ini tidak hanya menghasilkan catatan di atas kertas, melainkan sebuah rencana aksi nyata yang langsung diimplementasikan di lapangan. Mari kesampingkan ego sektoral demi kepentingan seluruh masyarakat Bener Meriah," pungkas Samusi. [*]
Sebelumnya
