Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) memastikan Pemerintah Aceh telah memperoleh lampu hijau untuk mendorong hilirisasi minyak dan gas (migas) dari kawasan Blok Andaman. Menurutnya, potensi gas alam yang sangat besar di wilayah tersebut harus dimanfaatkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Aceh, bukan sekadar sumber penerimaan daerah.
"Hilirisasi sudah mendapatkan lampu hijau. Gas alam kita melimpah, sehingga Aceh harus mempersiapkan diri secara matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Mualem melalui keterangan yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Mualem menegaskan, pengembangan Blok Andaman tidak boleh hanya dipandang dari sisi pembagian pendapatan migas atau besaran keuntungan finansial yang diterima Aceh. Lebih dari itu, proyek tersebut harus menjadi motor penggerak lahirnya industri baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan.
"Kalau hanya berbicara soal pembagian hasil dalam bentuk rupiah, manfaatnya akan terbatas. Yang kita inginkan adalah Blok Andaman menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Aceh melalui pengembangan industri hilir dan peningkatan kualitas SDM," katanya.
Ia mengakui, mewujudkan cita-cita tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan tidak dapat dilakukan secara instan.
"Pembangunan hilirisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu seluruh persiapannya harus benar-benar dirancang dengan baik," ujarnya.
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh telah beberapa kali menggelar rapat khusus membahas strategi hilirisasi migas Blok Andaman. Rapat tersebut secara rutin dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, sebagai upaya menyusun langkah-langkah strategis agar potensi migas dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Ia menjelaskan, kawasan Andaman memiliki enam wilayah kerja migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Tahap awal pengembangan akan dimulai dari Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.
"Proyek Tangkulo inilah yang menjadi titik awal dimulainya hilirisasi migas di Aceh," jelasnya.
Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe sebagai pusat pengembangan industri hilir migas. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025–2029, di mana pengembangan KEK Arun menjadi salah satu proyek prioritas nasional.
Selain sinkron dengan RPJMN, kebijakan tersebut juga telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029.
Nurlis mengungkapkan, potensi industri hilir sangat terbuka karena produksi gas dari Lapangan Tangkulo diperkirakan mencapai 300 MMSCFD. Hingga kini, baru sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN.
"Artinya masih tersedia volume gas yang sangat besar untuk mendukung tumbuhnya berbagai industri baru di Aceh," katanya.
Gas tersebut, lanjutnya, dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti metanol dan hidrogen. Bahkan, pembangunan pabrik metanol dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena komoditas tersebut merupakan bahan baku penting dalam program nasional biodiesel berbasis kelapa sawit.
"Metanol dibutuhkan sebagai campuran dalam produksi biodiesel. Ini peluang besar bagi Aceh untuk membangun industri petrokimia," ujarnya.
Selain gas alam, produksi kondensat dari Wilayah Kerja South Andaman diperkirakan mencapai sekitar 7.500 barel per hari. Kondensat tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang menjadi bahan baku berbagai industri, termasuk industri cat dan bahan bakar minyak.
Menurut Nurlis, kondisi tersebut membuka peluang pembangunan kilang atau refinery di Aceh yang akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
"Dampak ekonomi terbesar bukan hanya dari produksi migasnya, tetapi dari tumbuhnya berbagai industri hilir yang memanfaatkan gas dan kondensat tersebut," katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh menyadari pengembangan industri migas membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu fokus utama yang harus dipersiapkan sejak dini.
Pemerintah Aceh juga berharap Mubadala Energy dapat berkontribusi dalam pengembangan kapasitas SDM lokal melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan transfer teknologi.
"Itulah sebabnya Gubernur Mualem terus menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kekayaan migas Blok Andaman benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat Aceh," tutup Nurlis.
Sebelumnya
