DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyesuaikan kapasitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme grading atau penilaian kelayakan sarana dan prasarana dapur.
Kebijakan ini bertujuan memastikan jumlah penerima manfaat sesuai dengan kemampuan fasilitas dapur, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan penilaian dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, grading menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki,” ujar Tysa yang dilansir pada Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penilaian mencakup kesiapan fasilitas operasional, termasuk ketersediaan kompor dan chiller. Kedua peralatan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan dapur mengolah serta menyimpan makanan secara aman.
SPPG dengan fasilitas terbatas nantinya perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Sebaliknya, kapasitas pelayanan harus ditentukan berdasarkan kemampuan riil dapur, bukan hanya target produksi.
Proses grading akan ditetapkan BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG. Hasil penilaian menjadi dasar evaluasi untuk menentukan kapasitas pelayanan secara lebih terukur.
BGN berharap kebijakan ini dapat memperkuat pengawasan dan tata kelola SPPG sehingga pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif, dengan tetap mengutamakan kualitas layanan dan keamanan pangan. [*]