Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dikukuhkan sebagai Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Aceh (FKKA) periode 2025-2026. [Foto: Diskominfo BNA]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dikukuhkan sebagai Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Aceh (FKKA) periode 2025-2026.
Pengukuhan Illiza bersama 22 pengurus FKKA lainnya berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Prosesi pengukuhan dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna Konferensi Keempat FKKA Nomor 1073/Konferensi/FKKA/2026 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Forum KKA Periode 2025-2030.
Usai dikukuhkan, Illiza mengatakan FKKA diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi antarpemerintah kabupaten/kota di Aceh, terutama dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Kami berharap tentu dengan adanya forum ini dapat terwujudnya sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah dan juga adanya langkah konkret yang bisa kita implementasikan,” kata Illiza.
Menurut dia, forum tersebut juga dapat menjadi wadah bersama untuk memperjuangkan penyempurnaan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Illiza berharap upaya tersebut pada akhirnya dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat Aceh yang lebih aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Permudah Kolaborasi Antarwilayah
Illiza menambahkan, FKKA juga dapat mempermudah diseminasi program serta praktik tata kelola pemerintahan yang telah berhasil diterapkan di suatu daerah untuk kemudian diadopsi oleh kabupaten/kota lainnya.
“Dengan adanya forum ini sebagaimana periode-periode yang lalu, diseminasi program-program kolaborasi lintas kabupaten/kota ini akan lebih mudah kita laksanakan,” ujarnya.
Dia mencontohkan, ketika terdapat pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan atau program yang dinilai baik, pengalaman tersebut dapat dibagikan dan diterapkan di daerah lain.
“Kalau sudah ada daerah kabupaten/kota yang sudah baik tata kelola pemerintahan atau program-program yang bisa diadopsi juga diterapkan di daerah lain tentu ini akan lebih memudahkan,” kata Illiza.
Bima Arya: FKKA Harus Jadi Penghubung Daerah dan Pusat
Sementara itu, Bima Arya menilai keberadaan FKKA memiliki posisi strategis karena dapat menghimpun berbagai persoalan dan kondisi yang terjadi di lapangan untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Ini sangat strategis, karena kami membutuhkan sekali forum-forum yang secara efektif bisa menghimpun semua realita di lapangan itu untuk dikomunikasikan ke pusat,” ujar Bima.
Dia meminta jajaran FKKA menjaga soliditas dan terus membuka ruang dialog antarpemerintah daerah.
Dengan demikian, pemerintah pusat akan lebih mudah menangkap berbagai aspirasi dan masukan dari para kepala daerah di Aceh.
Bima juga mengingatkan agar FKKA tidak berhenti sebagai forum untuk menyampaikan keluhan. Menurut dia, forum tersebut seharusnya menjadi sumber inspirasi dengan mengangkat berbagai praktik baik yang telah berjalan di kabupaten/kota se-Aceh.
“Jadi bukan hanya menjadi tempat curhat, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dari praktik-praktik baik yang ada di seluruh Aceh,” katanya. [r]
Sebelumnya
