Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menggelar Fasilitasi PercepataDitjen Bina Adwil Kemendagri menggelar rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir, di Jakarta, Rabu (29/10/2025). [Foto: Kemendagri]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran dalam pengembangan Koperasi Merah Putih di kawasan pesisir.
Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi desa dan kelurahan.
“Forum koordinasi ini penting untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis,” ujar Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurut Amran, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia berharap forum ini dapat menghimpun data penyelenggaraan koperasi di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata.
“Dari hasil rapat ini, kami harapkan muncul rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN),” kata Amran.
Dalam sesi pemaparan, Eko Sari Budirahayu dari Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa pihaknya kini berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.
“Tenaga pendamping ini membantu dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, hingga memastikan koperasi mampu mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan melalui sistem SIMKOPDES,” ujar Eko.
Sementara itu, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambahkan, program Kampung Nelayan Merah Putih yang sedang dibangun juga diarahkan agar terintegrasi dari hulu ke hilir. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dari sisi pariwisata, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa program Desa Wisata turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Merah Putih.
“Kami berkolaborasi lintas kementerian agar koperasi di desa wisata mampu memperkuat ekosistem pariwisata berbasis komunitas,” jelasnya.
Menutup diskusi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, Hanafi, menegaskan bahwa koperasi nelayan yang sudah aktif tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih.
“Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju. Namun, bagi koperasi pasif, model Koperasi Merah Putih bisa menjadi solusi kebangkitan ekonomi pesisir,” tegas Hanafi.
Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian -- Kemendagri, Kemenkop, KKP, dan Kemenparekraf -- bersama pemerintah daerah menjadi kunci memperkuat kelembagaan, operasional, dan optimalisasi potensi ekonomi di kawasan pesisir. [*]
Sebelumnya
