Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA Aceh), Dr. Hifjir, S.Pd., M.Pd. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi serius kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyusul polemik anggaran pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana.
GPA Aceh menilai polemik yang berkembang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memperkeruh komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Padahal, menurut organisasi tersebut, kepentingan utama yang seharusnya menjadi perhatian adalah percepatan pemulihan kehidupan petani terdampak bencana.
Ketua GPA Aceh, Dr. Hifjir, S.Pd., M.Pd., mengatakan persoalan anggaran pemulihan pertanian semestinya diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi antarpemerintah secara terbuka, bukan melalui pernyataan yang dapat memunculkan persepsi saling menyalahkan.
“Jangan sampai petani yang menjadi korban. Mereka tidak membutuhkan polemik. Mereka membutuhkan sawahnya kembali produktif, bantuan segera disalurkan, dan kehidupan ekonominya dipulihkan,” kata Hifjir dalam keterangannya persnya diterima Dialeksis (10/9/2026).
Pernyataan GPA Aceh muncul di tengah polemik mengenai dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pemulihan sektor pertanian Aceh.
Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Aceh sekaligus Ketua Umum Aceh Foundation, Faisal Rizal Hasan, juga meminta persoalan tersebut tidak berkembang menjadi narasi saling menyalahkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Menurut Faisal, mekanisme penganggaran harus dijelaskan secara utuh kepada publik, termasuk membedakan antara anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dengan dana yang benar-benar telah masuk dan berada dalam kewenangan pengelolaan Pemerintah Aceh.
GPA Aceh berpandangan Presiden Prabowo perlu meminta penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme dukungan pemulihan pertanian Aceh, mulai dari sumber anggaran, status penyaluran, skema pelaksanaan hingga berbagai kendala administratif di lapangan.
Organisasi kepemudaan tersebut juga mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat otomatis telah menjadi dana yang berada dalam kas dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.
Dukungan pemulihan sektor pertanian Aceh disebut mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Namun, menurut GPA, pelaksanaan program tersebut tetap harus dilihat berdasarkan struktur penganggaran dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, puluhan ribu hektare lahan pertanian dan perkebunan di Aceh dilaporkan terdampak bencana sehingga percepatan pemulihan dinilai mendesak untuk dilakukan.
Minta Prabowo Turun Tangan
Hifjir menegaskan, Menteri Pertanian sebagai pembantu Presiden semestinya mampu membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah, terlebih dalam penanganan persoalan pascabencana yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
GPA Aceh meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi apabila polemik terus berkembang dan koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Aceh tidak berjalan efektif.
Bahkan, GPA meminta Presiden tidak menutup kemungkinan melakukan pergantian Menteri Pertanian apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi penanganan pemulihan pertanian.
“Kami meminta Presiden Prabowo jangan membiarkan persoalan ini menjadi kegaduhan politik. Kalau memang ada masalah administrasi, selesaikan. Kalau ada keterlambatan, cari penyebabnya. Kalau ada pihak yang tidak bekerja maksimal, evaluasi. Tetapi jangan sampai petani yang menjadi korban,” tegasnya.
Menurut GPA Aceh, pemerintah pusat sebelumnya telah memperlihatkan komitmen untuk membantu pemulihan sektor pertanian Aceh, baik melalui dukungan anggaran, bantuan sarana produksi maupun program pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Karena itu, GPA meminta polemik yang muncul tidak sampai mengganggu proses realisasi program tersebut.
GPA juga mendorong Presiden Prabowo memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pemulihan pertanian Aceh sehingga posisi masing-masing pihak menjadi jelas dan tidak membuka ruang bagi saling tuding antara pusat dan daerah.
“Yang harus menjadi prioritas adalah petani Aceh. Jangan sampai anggaran triliunan rupiah hanya menjadi angka di atas kertas, sementara petani masih menunggu bantuan dan lahan mereka belum pulih,” pungkas Hifjir.
Sebelumnya
