Gedung BNPB. Foto:Ulin Nuha/Law-Justice
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis perkembangan terbaru pembangunan hunian sementara (huntara) untuk warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026). Pembangunan dilakukan melalui beragam skema pendanaan anggaran BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dukungan BUMN, serta lembaga sosial dengan sejumlah lokasi sudah rampung dan lainnya masih dalam pengerjaan.
Di Aceh, BNPB membiayai 380 unit huntara yang tersebar di sejumlah titik sebagai bagian dari respons awal pascabencana. Di Kabupaten Pidie Jaya, pembangunan huntara berjalan lewat kombinasi pendanaan kementerian/lembaga, badan sosial, dan BUMN total 393 unit sementara di Kabupaten Pidie pemanfaatan lahan desa dan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten menghasilkan 12 unit huntara yang sudah selesai. Di Aceh Timur tercatat adanya huntara komunal yang dibangun bersama Danantara dan BNPB sebanyak 821 unit. Untuk Kabupaten Aceh Tamiang, catatan BNPB menunjukkan pembangunan mencapai 1.950 unit dari pendanaan BNPB, ditambah tahap pertama 700 unit yang dikerjakan kementerian dan pihak swasta.
Kondisi lapangan menunjukkan heterogenitas capaian: beberapa desa sudah dapat menempati unit huntara, namun di sejumlah lokasi lain masih diperlukan percepatan agar unit dapat diserahterimakan sesuai target. Sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, BUMN, serta satuan TNI/Polri menjadi kunci percepatan penyelesaian.
Di Sumatera Utara, pembangunan huntara di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting (Kabupaten Tapanuli Utara) dilaporkan berjumlah 40 unit, dengan 30 unit telah rampung dan sedang dipersiapkan untuk dihuni korban longsor. Pembangunan di Tapanuli Selatan berjalan dalam skema terpusat dan mencapai total 683 unit. BNPB menargetkan penyelesaian seluruh unit—terutama di titik-titik prioritas pada akhir Januari 2026.
Di Sumatera Barat, pembangunan huntara tersebar di beberapa kabupaten. Di Kabupaten Agam tercatat pembangunan mencapai 437 unit di beberapa titik seperti Palembayan dan Padang Ganting; di Tanah Datar dan Padang Pariaman masing-masing dilaporkan ada puluhan unit yang sedang dibangun; sementara di Lima Puluh Kota, TNI turun tangan membangun 60 unit di Kecamatan Gunung Omeh dengan 34 unit telah selesai. Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pembangunan 62 unit dalam dua tahap. Beberapa lokasi sudah mulai ditempati warga, menandakan fase transisi dari tenda pengungsian ke hunian yang lebih layak.
BNPB menyatakan menargetkan penyelesaian pembangunan huntara 100 persen pada akhir Januari 2026. Meski demikian, kendala logistik, ketersediaan lahan yang layak, dan kebutuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, serta jaringan listrik masih menjadi tantangan yang harus dituntaskan agar huntara tidak hanya selesai secara fisik tetapi juga layak huni. Kolaborasi antarlembaga, keterlibatan BUMN, dan dukungan komunitas setempat dinilai krusial untuk memastikan transisi yang mulus menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Percepatan penyelesaian huntara menjadi tolok ukur kehadiran negara pascabencana: bukan sekadar membangun atap, melainkan memastikan akses layanan dasar dan pemulihan sosial-ekonomi bagi penyintas. Pembaca Dialeksis akan terus kami update seiring capaian lapangan dan pengumuman resmi berikutnya dari BNPB serta pihak terkait.
Sebelumnya
