Anggota DPRK Banda Aceh Teuku Nanta Muda dalam laporannya menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Tahun 2025. [Foto: Humas DPRK BNA]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (23/4/2026).
Dalam laporan yang dibacakan anggota DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, dewan menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama pada program-program yang tidak mencapai target.
Menurut Nanta, kegagalan sejumlah program disebabkan oleh lemahnya perencanaan serta ketergantungan pada kebijakan refocusing anggaran. Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh diminta memperbaiki tata kelola anggaran agar program strategis tidak kembali terhambat.
“Pemerintah Kota Banda Aceh agar melakukan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sehingga lebih terukur, realistis, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ujar Nanta.
Selain itu, DPRK juga menekankan pentingnya penguatan integrasi data lintas OPD, khususnya pada sektor pelayanan dasar. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik pelaporan yang tidak akurat serta memastikan kebijakan tepat sasaran.
Dalam aspek keuangan daerah, DPRK mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital yang terintegrasi dan dapat dipantau secara real time. Pemerintah kota juga diminta meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber PAD secara berkelanjutan dan inovatif.
DPRK turut merekomendasikan penataan ulang struktur belanja daerah agar lebih banyak dialokasikan pada belanja produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komposisi belanja yang seimbang dinilai akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Di sektor pendidikan, pemerintah kota diminta mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas, termasuk peningkatan mutu lulusan dan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. Digitalisasi pendidikan juga didorong untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi.
Pada bidang kesehatan, DPRK meminta peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil. Program promotif dan preventif, termasuk penanganan stunting, gizi buruk, dan HIV/AIDS, juga perlu diperkuat.
Sementara itu, pada sektor pariwisata, DPRK mendorong inovasi digital dalam promosi serta penguatan branding kota. Integrasi sektor pariwisata dengan UMKM dan ekonomi kreatif dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Di bidang perhubungan, DPRK menyoroti perlunya penataan sistem perparkiran yang lebih profesional, transparan, dan berbasis digital, termasuk penertiban parkir liar yang kerap mengganggu kelancaran lalu lintas.
DPRK juga menekankan penguatan penegakan syariat Islam secara komprehensif, serta penataan kawasan strategis kota, termasuk pengembangan kawasan Ulee Kareng sebagai destinasi wisata kuliner.
Selain itu, pemerintah kota diminta memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan sistem monitoring yang lebih efektif. Penguatan peran mukim dalam struktur pemerintahan juga menjadi perhatian, termasuk penyusunan regulasi turunan qanun yang lebih jelas.
Dalam aspek lingkungan, DPRK mendorong revitalisasi ruang terbuka hijau seperti Taman Sari serta pelarangan alih fungsi kawasan hijau yang tidak sesuai peruntukan. Pengelolaan sampah terpadu berbasis digital dari hulu ke hilir juga menjadi rekomendasi penting.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, DPRK berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. [*]
Sebelumnya
