Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyerahkan sebanyak 30.000 paket bantuan kepada masyarakat di delapan kabupaten yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyerahkan sebanyak 30.000 paket bantuan kepada masyarakat di delapan kabupaten yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainnya dalam kunjungan kerja di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat Aceh yang sedang menghadapi masa sulit pascabencana, sekaligus sebagai dukungan menjelang bulan suci Ramadan.
“Karena itu hari ini, sekadar sebagai oleh-oleh untuk menghadapi bulan puasa, pimpinan Majelis membawa paket sembako,” ujar Muzani saat konferensi kepada awak media.
Ia merinci, paket bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga, di antaranya mi instan, minyak goreng, gula pasir, teh, susu kental manis, biskuit, vitamin, obat-obatan ringan, minyak kayu putih, hingga kebutuhan khusus seperti pampers anak dan pembalut perempuan.
“Jumlahnya ada 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah yang akan diberikan kepada delapan kabupaten. Kepada para penerima bantuan untuk dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan. Bantuan itu sekarang sudah ada di kabupaten masing-masing," ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan sebanyak 30.000 paket tersebut telah didistribusikan ke sejumlah kabupaten terdampak di Aceh. Rinciannya, Aceh Tamiang 2.000 paket, Aceh Timur 2.000 paket, Aceh Utara 2.000 paket, Bener Meriah 2.000 paket, Aceh Tengah 2.000 paket, Kabupaten Gayo Lues 2.000 paket, Pidie Jaya 1.500 paket, dan Bireuen 1.500 paket.
Seluruh bantuan saat ini telah tersedia di pendopo masing-masing daerah dan siap disalurkan kepada masyarakat penerima.
Selain sembako, bantuan juga mencakup alat ibadah, sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat yang akan memasuki bulan Ramadan.
Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga menegaskan besarnya perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap kondisi Aceh pascabencana. Ia menyebutkan bahwa Presiden telah berulang kali turun langsung ke wilayah terdampak.
“Bapak Presiden Prabowo sudah sampai lima kali datang ke tempat ini. Itu menunjukkan perhatian beliau yang sangat besar. Dalam setiap rapat, Presiden selalu memberi perhatian khusus terhadap persoalan Aceh dan terus mengecek kondisi Sumatera pascabencana,” kata Muzani.
Menurutnya, perhatian Presiden tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam pengambilan kebijakan strategis yang mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak.
Salah satu kebijakan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah usulan Gubernur Aceh terkait penghapusan sementara barcode BBM di Provinsi Aceh. Muzani menilai kebijakan ini sangat penting untuk mendukung percepatan penanganan bencana.
“BBM adalah energi utama bagi alat-alat berat yang digunakan dalam pemulihan, terutama untuk infrastruktur jalan, jembatan, serta pembukaan akses baru antar desa, kecamatan, dan kabupaten,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut telah dibicarakan langsung bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Saya bersama Pak Tito tadi sudah membicarakan langkah ini dan rasanya tidak ada problem. Ini demi mempercepat pemulihan hubungan antarwilayah yang terdampak,” tegas Muzani.
Selain persoalan BBM, Muzani juga menyinggung pentingnya penyediaan bantuan daging meugang menjelang Ramadan. Tradisi meugang, menurutnya, telah menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Aceh selama ratusan tahun.
“Tradisi meugang ini sangat penting bagi masyarakat Aceh. Saya sudah pernah membicarakan hal ini dengan Menteri Sekretaris Negara dan tidak ada masalah. Negara memahami dan menghormati tradisi ini,” katanya.
Dalam laporan yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian, Muzani mengungkapkan bahwa pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 99 persen. Meski demikian, masih terdapat beberapa puluh desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik akibat kondisi geografis yang sulit.
“Sekarang tersisa sekitar 13 desa yang belum terhubung listrik. Ini justru kemajuan yang luar biasa, mengingat topografi Aceh yang berat dan akses jalan yang terbatas,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, mulai dari TNI, Polri, petugas PLN, hingga relawan, yang bekerja tanpa lelah untuk memulihkan kondisi Aceh.
“Ini dilakukan secara tulus dan penuh semangat. Karena sakit Aceh adalah sakit kita semua. Aceh adalah bagian penting dari Republik Indonesia,” tegas Muzani.
Menurutnya, pemulihan Aceh bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.
“Kita maju, Aceh harus maju. Aceh maju, kita pun akan maju. Aceh aman, Indonesia akan kuat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPOM Taruna Ikrar, jajaran Pemerintah Aceh, serta unsur Forkopimda. [nh]
Sebelumnya
