Wakil Ketua I Bidang Organisasi PBVSI Aceh, Dr. Musa Bintang. Foto: doc for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu miring terkait dugaan praktik “upeti” di tubuh Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengprov PBVSI) Aceh mulai mencuat ke publik. Wakil Ketua I Bidang Organisasi PBVSI Aceh, Dr. Musa Bintang, mengaku telah menerima sejumlah laporan dari berbagai pihak.
“Saya mendapat pengaduan dari beberapa kalangan, mulai dari pengurus daerah, pegiat bola voli hingga pemilik klub,” ujar Musa Bintang saat dikonfirmasi kepada awak media, Minggu (5/4/2026) malam.
Meski demikian, Musa menegaskan dirinya tidak mengetahui secara langsung praktik tersebut. Ia bahkan menilai, jika benar terjadi, hal itu merupakan tindakan yang tidak pantas dalam dunia olahraga.
“Kita ini mengabdi di olahraga, bukan mencari keuntungan pribadi. Kalau benar ada praktik seperti itu, sangat naif dan tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Musa memastikan akan segera berkoordinasi dengan Ketua Umum PBVSI Aceh, Ir. Mawardi Ali. Ia juga meyakini bahwa pimpinan organisasi tidak mengetahui adanya dugaan praktik tersebut.
“Saya sudah pernah menanyakan hal ini ke Pak Ketum, dan beliau juga prihatin jika memang ada praktik tidak terpuji di tubuh PBVSI Aceh,” tambahnya.
Selain isu upeti, Musa juga menyoroti kondisi sejumlah Pengurus Cabang (Pengcab) PBVSI di Aceh yang saat ini dalam keadaan vakum. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, mengingat agenda Pra Pekan Olahraga Aceh (Pra PORA) semakin dekat.
Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota guna mencari solusi konkret.
“Kalau memang diperlukan, kami akan memberikan mandat sesuai prosedur dan demi kemajuan voli Aceh. Yang pasti, tidak ada biaya untuk itu,” tegas Musa.
Ia juga mengajak seluruh pegiat bola voli di Aceh untuk mendukung upaya pembenahan organisasi.
Di tengah polemik yang terjadi, sejumlah pegiat bola voli”mulai dari mantan pemain, pelatih hingga pemilik klub”menyatakan komitmennya untuk membantu memulihkan kondisi olahraga voli di Aceh.
“Kami cinta voli, ini sudah jadi bagian dari hidup kami. Kami siap bekerja keras untuk menghidupkan kembali kejayaan voli Aceh,” ujar Azwar, salah seorang pemilik klub.
Sebelumnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh juga menyampaikan keprihatinan atas konflik berkepanjangan di tubuh PBVSI Aceh. Berbagai isu mencuat, mulai dari dualisme surat keputusan (SK) hingga dugaan pungutan untuk kegiatan resmi.
“Kami berharap persoalan ini segera selesai. KONI hanya sebagai pembina, sementara PBVSI adalah anggota,” ujar Ketua Umum KONI Aceh, Saiful Bahri (Pon Yaya), melalui Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Drs. HT Rayuan Sukma, Jumat (3/4/2026).
Sejumlah sumber internal juga mengungkap adanya kejanggalan dalam administrasi organisasi, termasuk dua SK kepengurusan dengan tanggal yang sama, yakni 8 September 2023, namun berisi nama pengurus berbeda.
Selain itu, muncul pula keluhan terkait tidak diikutsertakannya beberapa daerah potensial seperti Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, dan Sigli dalam ajang resmi seperti Pra PORA.
Akibatnya, aktivitas bola voli di sejumlah wilayah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar, disebut-sebut hampir vakum.
Tak hanya itu, beberapa sumber juga mengungkap adanya dugaan kewajiban setoran kepada pihak tertentu untuk penyelenggaraan turnamen maupun pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab).
“Ini sangat memberatkan. Selama ini tradisi seperti itu tidak pernah ada,” ujar salah satu pemilik klub yang juga pengurus voli tingkat kabupaten/kota.
Ia menambahkan, pihaknya berencana melaporkan persoalan ini dan berkoordinasi dengan KONI Aceh.
Sebelumnya
