DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perputaran dana judi online pada semester I-2026 turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah menilai pemberantasan judi online masih membutuhkan penguatan koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, upaya pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses situs perjudian. Penegakan hukum terhadap bandar, jaringan kejahatan, dan aliran dana juga harus dilakukan secara bersamaan.
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Meutya, Kemkomdigi berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital, sementara Polri bertugas menindak para pelaku. Keduanya perlu memperkuat sinergi agar upaya pemberantasan tidak berhenti pada pemblokiran situs.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” katanya.
Salah satu upaya penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Tantangan lainnya adalah jaringan judi online yang beroperasi lintas negara. Infrastruktur yang digunakan pelaku terdeteksi berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Pelaku juga memanfaatkan berbagai kanal pembayaran, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meutya mengingatkan, penindakan harus dilakukan secara cermat agar tidak merugikan pemilik rekening yang identitas atau rekeningnya disalahgunakan.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” ujarnya.
Karena itu, Kemkomdigi dan Polri akan memperkuat pertukaran informasi, kemampuan investigasi digital, serta penelusuran aliran dana untuk mengungkap jaringan perjudian online.
Pemerintah berharap langkah terpadu tersebut tidak hanya membatasi akses masyarakat terhadap situs perjudian, tetapi juga memutus sumber pendanaan dan menindak pihak-pihak yang berada di balik praktik judi online. [*]