Kementan Tancap Gas! 323 Industri Ayam Terintegrasi Dibangun di 30 Provinsi

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) tancap gas mempercepat hilirisasi industri perunggasan nasional mulai 2026. Langkah ini dibidik untuk mendorong investasi ayam terintegrasi di daerah sekaligus mengurangi ketimpangan produksi yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Penguatan kebijakan tersebut ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendamping Peningkatan Produksi Telur dan Daging Ayam. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan, satgas dibentuk untuk memastikan seluruh program berjalan terkoordinasi lintas sektor dan tepat sasaran.

“Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat industri perunggasan sebagai penopang utama penyediaan protein hewani nasional,” kata Makmun dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (12/1/2026).

Makmun menjelaskan, satgas akan mengawal pendampingan peternak, pemetaan potensi produksi daerah, hingga percepatan masuknya investasi industri ayam terintegrasi di berbagai provinsi. Pemerintah menargetkan pengembangan industri dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Ali Agus menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada industri besar, tetapi juga memastikan peternak rakyat tetap menjadi bagian dari rantai nilai.

“Negara hadir untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, sekaligus pengawal agar industri perunggasan tidak hanya tumbuh di Jawa,” ujarnya.

Dalam program ini, Kementan menargetkan pembangunan 323 unit fasilitas perunggasan terintegrasi di sekitar 30 provinsi, mulai dari pabrik pakan, pembibitan, kandang ayam pedaging dan petelur, rumah potong unggas, hingga fasilitas cold storage dan pengolahan.

Pemerintah optimistis, penguatan rantai pasok nasional ini akan meningkatkan efisiensi produksi, menekan disparitas harga, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga diproyeksikan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. [in]