Gus Ipul: Tidak Boleh Ada Titipan dalam Penerimaan Sekolah Rakyat

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat harus berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan, suap maupun kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat konferensi pers usai menghadiri Open House Sekolah Rakyat bagi orang tua dan calon siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar yang berlokasi di Sentra Darussa'adah, Jalan Soekarno-Hatta, Desa Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Senin (8/6/2026).

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan program yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan yang layak. Karena itu, proses seleksi harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

"Saya tegaskan, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, tidak boleh ada KKN dalam proses penjangkauan maupun penerimaan siswa. Semua harus berdasarkan kriteria dan fakta di lapangan," tegas Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa proses penentuan calon siswa dilakukan melalui tahapan penjangkauan langsung oleh tim dari Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Tim mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan bahwa calon peserta benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria program.

Di Aceh Besar sendiri, kata Gus Ipul, lebih dari 400 keluarga telah berhasil dijangkau dalam proses pendataan awal.

"Hari ini yang hadir adalah sebagian dari keluarga yang sudah berhasil dijangkau. Bersama pemerintah daerah, kami telah mendatangi rumah-rumah warga dan menemukan lebih dari 400 keluarga yang memenuhi kriteria awal untuk menjadi peserta Sekolah Rakyat. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai siswa," ujarnya.

Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu, terutama mereka yang belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berisiko putus sekolah.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin program yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima manfaat.

Karena itu, seluruh proses seleksi dilakukan secara ketat dengan melibatkan berbagai unsur agar hasilnya benar-benar tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan bahwa program ini diterima oleh mereka yang memang paling membutuhkan. Karena itu proses penjangkauan dilakukan bersama-sama oleh tim dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah," katanya.

Di sisi lain, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat secara nasional menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hingga saat ini, pembelajaran telah berjalan di 166 titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Meski pada tahap awal terdapat sejumlah tantangan dan kendala, menurutnya seluruh persoalan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan berbagai pihak terkait.

"Alhamdulillah, secara umum pembelajaran Sekolah Rakyat di berbagai daerah berjalan dengan baik. Memang pada awal-awal ada tantangan, tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik sesuai arahan Presiden," ujarnya.

Melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan jumlah penerimaan siswa secara signifikan.

Jika sebelumnya kuota penerimaan hanya sekitar 15 ribu siswa, tahun ini jumlahnya ditingkatkan menjadi lebih dari 36 ribu siswa.

Bahkan pemerintah menargetkan jumlah peserta Sekolah Rakyat secara nasional akan mencapai lebih dari 100 ribu siswa pada tahun depan.

"Tahun ini kita tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari sekitar 15 ribu menjadi lebih dari 36 ribu siswa. Tahun depan, insyaallah jumlah siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia akan mencapai lebih dari 100 ribu," kata Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa peningkatan jumlah siswa tersebut harus diikuti dengan penguatan tata kelola program agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Menurut Gus Ipul, tujuan utama Sekolah Rakyat bukan hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

"Kita berharap lulusan Sekolah Rakyat nantinya menjadi generasi yang pintar, berkarakter, dan terampil sesuai harapan Presiden," ujarnya.

Khusus untuk Aceh, Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Sekolah Rakyat. Ia menyebut pembangunan sejumlah gedung permanen Sekolah Rakyat di Aceh menjadi bukti keseriusan daerah dalam mendukung program tersebut.

"Di Aceh sudah ada beberapa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Ini perkembangan yang sangat baik dan patut kita syukuri," katanya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui pendidikan berasrama yang berkualitas, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Kita ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk sukses dan mengubah masa depannya. Karena itu proses penerimaannya harus bersih dan tepat sasaran," pungkas Gus Ipul. [nh]