Putra Aceh, Andi HS. Foto: for Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Putra Aceh, Andi HS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI menegaskan bahwa perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditawar untuk masa depan Aceh. Ia menyampaikan bahwa Otsus yang akan berakhir pada 2027 harus dilanjutkan, karena masih menjadi satu-satunya instrumen fiskal yang mampu menutup ketertinggalan infrastruktur dan pelayanan dasar di Aceh.
Andi HS, politisi Partai Golkar yang berasal dari Aceh Tenggara, memaparkan fakta-fakta lapangan yang hingga kini masih terjadi dan dianggap tidak masuk akal untuk sebuah provinsi seluas Aceh.
“Bayangkan, dari Gayo Lues ke Aceh Tamiang saja harus memutar lewat Sumatera Utara lebih dari 400 kilometer. Padahal jika jalan Blangkejeren“Lesten“Pulau Tiga dibuka tuntas, jaraknya bisa jauh lebih pendek, waktu tempuh lebih cepat, dan biaya mobilitas masyarakat dapat ditekan drastis," tegasnya.
Hal serupa juga terjadi antara Aceh Tenggara dan Aceh Singkil. Saat ini, warga harus melintasi Tanah Karo, Dairi, hingga Pakpak Barat di Sumatera Utara, karena belum adanya jalan tembus antarkabupaten dalam provinsi itu sendiri.
“Padahal jika dipotong langsung, jarak hanya sekitar 80 kilometer. Infrastruktur dasar seperti ini belum tuntas tanpa dorongan anggaran Otsus,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebelum sejumlah proyek strategis dikerjakan melalui skema Otsus, masyarakat Aceh Tenggara membutuhkan waktu 15 jam perjalanan untuk tiba di Banda Aceh. Kini, setelah adanya pembangunan jalan Teurangon - Babahrot, waktu tempuh bisa terpangkas hingga 3 jam.
“Ini bukti nyata manfaat Otsus. Jika diputus, maka perkembangan ini berhenti total,” kata Andi.
Dalam forum tersebut, Andi turut mengusulkan percepatan interkoneksi wilayah Aceh dari dataran tinggi menuju pesisir Timur, Barat, dan Selatan. Menurutnya, keterbukaan jalur darat merupakan kunci keluar dari isolasi yang selama puluhan tahun menghambat mobilitas orang dan barang, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Ini untuk membuka isolasi Aceh. Jika konektivitas jalan selesai, IPM pasti terdongkrak. Saat ini saja, ketimpangan IPM antara Banda Aceh dan kabupaten - kabupaten lain begitu mencolok,” ungkapnya.
Banda Aceh yang kini bersaing dengan Yogyakarta bahkan melampaui Medan dalam Indeks Pembangunan Manusia, berada dalam kontras tajam dengan Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan wilayah pedalaman lainnya yang masih tertinggal.
“Kesenjangan ini tidak akan pernah teratasi tanpa Otsus. Perpanjangan Otsus adalah investasi negara untuk menyatukan Aceh secara batin dan pembangunan,” tegas Andi HS.
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk memasukkan master plan pembangunan Aceh dalam revisi UUPA. “Perpanjangan Otsus dengan kerangka yang kuat akan menjadi legacy bagi kita semua, sebuah titik balik yang membawa Aceh dari tragedi masa lalu menuju masa depan yang lebih setara dan sejahtera dalam bingkai NKRI.”(*)
Sebelumnya
