Wahyu Saputra Mahasiswa Doktoral Ilmu Manajemen Universitas Nasional. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Kolom - Di Aceh, sakit bukan cuma urusan badan tapi juga isi dompet. Karena itu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hadir sebagai “Asuransi” di saat paling genting: memastikan orang bisa berobat tanpa takut biaya.
Kini muncul arah baru: JKA difokuskan hanya untuk orang miskin. Di atas kertas, ini tampak logis anggaran terbatas, bantuan harus tepat sasaran. Tapi di lapangan, realitas tidak sesederhana itu.
Masalah pertama dibenak kita semua muncul pertanyaan kritisnya siapa yang benar-benar miskin?
Di gampong, batasnya tipis. Hari ini masih bertahan, besok bisa jatuh karena satu anggota keluarga sakit. Garis “miskin” itu bukan tembok, tapi bayangan mudah berubah.
Yang paling terdampak justru bukan yang miskin, dan bukan pula yang kaya. Tapi mereka yang di tengah: tukang bangunan, pedagang kecil, pekerja harian. Mereka tidak masuk kategori miskin, tapi jelas tidak kuat menanggung biaya berobat sendiri. Sensitifitas kemanusian itu harus difahami para pengambil kebijaka bukan sebatas efesiensi dan efektifitas semata untuk slogan miskin.
Penjelasan mengenai terminologi dan batasan kemiskinan perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kebingungan. Jika batas kemiskinan ditentukan berdasarkan tingkat kesejahteraan, maka perlu dijelaskan sejauh mana indikator kesejahteraan tersebut diukur dan digunakan.
Saat ini, banyak orang yang langsung diklasifikasikan tanpa terlebih dahulu dimintai konfirmasi atau klarifikasi dari yang bersangkutan. Di sinilah muncul ketidakadilan dalam kebijakan ketika status kemiskinan ditetapkan tanpa memastikan kondisi nyata warganya, bahkan hingga langsung dimasukkan ke dalam kategori desil tertentu.
Ketika JKA dipersempit, kelompok ini terjepit.
Tidak dapat bantuan, tapi juga tidak punya daya. Akhirnya? Menunda berobat.
Dan kita tahu, menunda berobat di Aceh sering berujung mahal. Penyakit ringan jadi berat, biaya kecil jadi besar. Yang seharusnya cukup di puskesmas, akhirnya masuk rumah sakit.
Jadi, apakah ini benar-benar menghemat? Belum tentu.
Biaya yang ditunda sering kali kembali lebih besar.
Belum lagi soal stigma. Jika JKA hanya untuk orang miskin, ia berubah jadi label. Tidak semua orang nyaman dicap “tidak mampu”. Akibatnya, ada yang memilih diam menahan sakit.
Di sisi lain, layanan kesehatan bisa ikut terbelah.
Pasien JKA menumpuk di satu sisi, pasien mandiri termasuk peserta BPJS Kesehatan di sisi lain. Risiko ketimpangan layanan jadi nyata.
Masalah data juga tidak sederhana.
Menentukan siapa yang layak bukan urusan sekali jadi. Data cepat usang, kondisi ekonomi berubah. Salah sasaran tetap bisa terjadi yang tidak layak masuk, yang layak tertinggal.
Padahal, semangat awal JKA adalah kebersamaan.
Bahwa semua orang Aceh punya hak yang sama untuk berobat. Jika program ini terlalu dipersempit, rasa memiliki itu bisa hilang.
Ini bukan berarti JKA tidak perlu diperbaiki. Justru harus.
Kebocoran harus ditutup, data harus dibenahi. Tapi pertanyaannya: apakah solusinya mempersempit, atau memperbaiki?
Karena pada akhirnya, kesehatan bukan sekadar soal anggaran.
Tapi soal keadilan. Dan di Aceh, satu hal pasti: sakit tidak pernah melihat siapa yang miskin dan siapa yang Kaya.
Penulis: Wahyu Saputra Mahasiswa Doktoral Ilmu Manajemen Universitas Nasional.
Sebelumnya
