DIALEKSIS.COM| Indept- Lelaki yang pernah duduk di parlemen RI ini masih tetap dengan ciri khasnya, frontal. Bahkan ada kalanya statemenya membuat pihak yang tersinggung. Ada kalanya dia keras, menantang pihak lain.
Saat ribut soal bantuan kemanusian, banjir bandang yang disebut sebut hilang mencapai 80 ton, dia justru menantang Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk membuktikan ucapanya. Kini, soal daging meugang bantuan presiden, dia kembali menantang pendemo untuk tidak menyebar fitnah, namun harus membuktikanya.
Bukan hanya itu, dia juga memberikan keterangan pers, ada oknum wartawan yang “memeras” Plt Kadis Pertanian untuk menyerahkan uang Rp 15 juta, namun dia menghentikanya. Dia juga akan menempuh jalur hukum atas kasus ini. Stafnya sudah melaporkan ke penyidik.
Siapa yang tidak kenal Tagore? Bupati Bener Meriah yang sering meledak-ledak. Saat ribuan masyarakat berjibaku mencari kebutuhan pokok yang langka, akibat sapuan banjir bandang, dia memberikan penilaian bahwa ribuan manusia yang berjalan kaki dalam kubangan lumpur dengan memanggul beban, adalah pedagang yang berbisnis.
Pernyataanya menimbulkan reaksi yang berkepanjangan. Dia sempat di bully, disaat warga bertahan hidup dalam mendapatkan kebutuhan pokok. Warga yang berjuang diantara kubangan lumpur dalam bayang-bayang maut.
Kini, Tagore kembali menabuh genderang. Dia menantang para pendemo untuk membuktikan statemenya. Jangan menyebar fitnah , seputar ada indikasi aroma korupsi dalam pengadaan daging untuk meugang kepada korban amukan banjir bandang.
“Mereka harus buktikan, karena ini fitnah. Di mana kami melakukan markup itu? Saya sudah perintahkan Sekda dan Bagian Hukum untuk membawa tuduhan ini ke pengadilan,” kata Tagore kepada wartawan usai aksi demo.
Bahkan, Tagore menyebutkan ada oknum wartawan yang meminta uang senilai Rp 15 juta kepada Plt Kadis Pertanian Bener Meriah, namun dia melarangnya, walau oknum wartawan itu mengancam akan melakukan demo.
Ada apa lagi ini? Mengapa kasus ini mencuat? Benarkah ini fitnah, dan seriuskah Tagore dengan ancamanya menempuh jalur hukum? Bagaimana tanggapan PWI Bener Meriah soal nama wartawan dibawa-bawa. Apa reaksi para aktivis yang melakukan demo, setelah Tagore menyampaikan statemenya?
Soal Daging Meugang
Menarik untuk disimak, ketika Tagore sudah menunjukan sipat khasnya yang “suka” prontal, bagaikan menggulungkan lengan baju di arena. Kali ini ribut bukan soal bantuan yang disebut Mualem. Dimana Tagore menantang Mualem untuk membuktikanya.
Persoalan kali ini masalah dugaan korupsi daging meugang. Soal bantuan Presiden Prabowo untuk para korban musibah banjir bandang, masih menyisakan aroma.
Soal daging meugang yang diramaikan aktivis, bahkan mereka melakukan demo ke DPRK Bener Meriah, menurut para pendemo sarat dengan aroma korupsi.
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Bergerak (AMMB) menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Kamis, 5 Maret 2026.
Massa menduga adanya markup pengadaan bantuan daging meugang untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah itu.
"Sejak mencuatnya isu kejadian ini, apa yang sudah anggota dewan lakukan? Tidak ada, nihil sama sekali. Mereka hanya duduk manis, tanpa peduli terhadap rakyat," teriak seorang pendemo, Sadra Munawar ketika berorasi.
Sadra menilai pemerintah daerah sebagai penyalur daging meugang bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedari awal diduga tidak transparan.
"Dari sini dapat kami simpulkan bahwa dalam penyaluran ini terjadinya ada dugaan permainan. Di samping masyarakat korban bencana hanya menerima sekitar dua sampai empat ons daging," katanya.
Sebelumnya, kasus daging meugang ini sudah ramai di media. Bahkan, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut pengadaan bantuan daging meugang bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Askhalani, menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan sapi yang bersumber dari anggaran bantuan pemerintah pusat menjelang Ramadan.
“Kita melihat harga sapi itu tidak sesuai dengan harga pasar. Sehingga patut diduga dalam proses pengadaan ini telah terjadi mark up. Maka dana bantuan sapi ini harus diusut,” kata Askhalani kepada AJNN, Selasa, 24 Februari 2026.
Di Bener Meriah, Askhalani mengungkapkan adanya keluhan warga Kecamatan Mesidah yang menyebutkan tiga desa hanya menerima satu ekor sapi. Video pengakuan warga tersebut beredar di media sosial dan menjadi perbincangan publik.
Menurut pengakuan warga, satu ekor sapi menghasilkan sekitar 64 kilogram daging yang kemudian dibagikan untuk tiga desa. Setiap kepala keluarga (KK) disebut hanya menerima sekitar tiga hingga empat ons daging.
“Padahal tiga desa ini merupakan wilayah terdampak bencana yang dihuni ratusan KK. Jadi tidak pantas tiga desa hanya mendapatkan 64 kilogram daging atau satu ekor sapi,” ujarnya.
Askhalani menyebutkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 4,5 miliar untuk Bener Meriah. Berdasarkan perhitungan yang diketahuinya, setiap desa terdampak dianggarkan sekitar Rp 50 juta untuk satu ekor sapi.
“Kalau dengan anggaran sebesar itu, sapi yang diperoleh seharusnya cukup besar. Namun fakta di lapangan, harga sapi berkisar 10 juta hingga 15 juta dengan jumlah daging yang diterima masyarakat,” kata Askhalani.
Penjelasan Tagore
Lelaki yang sudah dua kali memimpin Bener Meriah ini, usai masa melakukan demo, dia mememberikan keterangan dalam konfernsi Pers. Ir. Tagore Abubakar membantah tudingan massa aksi yang menyebut pengadaan sapi meugang dari bantuan Presiden di mark up. I
"Tuduhan kami melakukan mark up itu fitnah. Mana data dan buktinya kalau kami melakukan mark up pengadaan sapi meugang itu," tegas Tagore Abubakar dalam konferensi pers bersama sejumlah awak media, Kamis (5/3/2026).
Dia juga tidak diterima ketika disebutkan ikut membeli sapi untuk meugang. Menurutnya, kehadiranya saat itu hanya untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan. Bukan untuk membeli sapi.
Menurutnya, bantuan Presiden saat itu datang secara tiba-tiba untuk masyarakat yang terdampak bencana, dengan tujuan memenuhi kebutuhan daging meugang sesuai tradisi masyarakat Aceh. Bantuan tersebut harus disalurkan dalam bentuk daging, bukan uang.
Namun saat dilakukan pencarian sapi di daerah, ketersediaannya tidak mencukupi sementara waktu meugang sudah sangat mendesak. Karena itu, Dinas Pertanian melalui bidang peternakan diminta mencari sapi dari luar daerah.
"Kebetulan saat itu sapi didapat di Medan. Yang perlu digarisbawahi, saya ikut mengawasi langsung, bukan sebagai pembeli," ujar Tagore.
Menurut Tagore, saat proses pembelian berlangsung bertepatan dengan hari libur sehingga dana belum bisa dicairkan dari Bank Aceh. Pemerintah daerah akhirnya harus berutang terlebih dahulu kepada pedagang sapi di Medan.
"Saya turun tangan menjadi penjamin bahwa pembayaran pasti dilakukan. Begitu Bank Aceh buka, langsung kita transfer ke pemilik sapi tersebut," jelasnya.
Tagore menegaskan perannya hanya sebatas pengawasan, sesuai ketentuan dalam Permendagri yang mewajibkan kepala daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia juga mengungkapkan dari pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar, terdapat sisa sekitar Rp1 miliar karena pemerintah berhasil membeli daging dengan harga lebih murah.
"Harga yang kita beli berkisar Rp100 ribu sampai Rp130 ribu per kilogram. Padahal saat itu harga daging di daerah kita sudah mencapai Rp180 ribu per kilogram," katanya.
Dia menekan soal adanya isu yang menyebut tidak semua wilayah menerima bantuan daging meugang, Tagore menegaskan bantuan tersebut memang diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang terdampak bencana sesuai arahan Presiden.
"Kalau diberikan ke seluruh kampung kita justru melanggar aturan. Bantuan ini memang khusus untuk masyarakat terdampak," ujarnya.
"Bahkan warga terdampak yang tinggal di hunian sementara kita antar langsung daging meugang dengan berat bersih 3 kilogram per kepala keluarga, belum termasuk tulang dan lainnya. Kalau ada yang bilang cuma 1 ons itu fitnah, apalagi ini bulan Ramadan," tegasnya.
Selain menjelaskan soal daging sapi, dalam temu Pers itu, Tagore juga menyentil ada dugaan oknum wartawan yang meminta uang kepada Plt Kepala Dinas Pertanian.
"Ada oknum wartawan yang meminta uang Rp15 juta kepada Plt Kadis Pertanian. Setelah kami tahu, kami melarang memberikan uang tersebut. Setelah itu mereka mengancam akan melakukan demo," ungkap Tagore.
Menurutnya, pihaknya tidak anti kritik. Ia mengaku selama ini selalu terbuka dengan wartawan karena media merupakan mitra pemerintah dalam membangun daerah melalui fungsi kontrol sosial.
"Tapi jangan menjalin komunikasi dengan cara mencari-cari kesalahan," pintanya.
Wartawan Minta Uang
Soal pernyataan Tagore, adanya oknum wartawan yang meminta uang kepada Plt Kadis Pertanian Bener Meriah, telah menciptakan bola salju yang terus mengelinding. Karena sudah menyeret wartawan, PWI Bener Meriah mengeluarkan statemen.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bener Meriah, Mashuri, menegaskan bahwa oknum yang diduga meminta uang sebesar Rp15 juta kepada Kepala Dinas Pertanian Bener Meriah bukan merupakan anggota PWI maupun organisasi wartawan lain yang tergabung dalam konstituen Dewan Pers.
Penegasan tersebut disampaikan Mashuri menanggapi arahan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, yang meminta PWI Bener Meriah menelusuri identitas pihak yang mengatasnamakan wartawan dalam kasus tersebut.
“PWI sangat berkepentingan agar kasus ini diungkap secara jelas. Sebagai organisasi besar dengan banyak anggota yang bekerja di berbagai media, kami tidak ingin muncul dugaan di masyarakat seolah-olah anggota PWI terlibat dalam praktik memalukan seperti ini,” kata Mashuri.
Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. Dari hasil komunikasi tersebut diketahui bahwa dugaan permintaan uang itu berkaitan dengan pengadaan sapi untuk kebutuhan meugang.
Mashuri mengatakan, setelah dilakukan penelusuran awal, nama yang disebut sebagai wartawan yang meminta uang dan mengancam akan demo, seperti yang disebutkan Bupati Tagore, tidak tercatat sebagai anggota PWI.
Menurutnya, PWI juga menghargai langkah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.
Sesuai arahan Bupati Bener Meriah, kata dia, pihak dinas terkait akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum agar dapat diproses secara terbuka dan transparan.
“Langkah ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Pengalihan Isu?
Salah seorang aktivis yang ikut melakukan demo ke DPRK Bener Meriah soal daging meugang ini, Tagore memberikan statemen soal adanya oknum wartawan yang meminta uang, merupakan upaya pengalihan itu.
Sadra Munawar, salah satu peserta aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (5/3/2026), pihaknya tetap fokus tentang apa yang diperjuangkan dalam aksi tersebut soal dugaan markup bantuan daging meugang senilai Rp4,5 miliar yang disebut berasal dari bantuan Presiden Prabowo Subianto.
“Menurut saya, pernyataan Tagore itu merupakan bentuk pengalihan isu dari hal yang sedang kami perjuangkan. Ia menyebut ada oknum wartawan meminta uang terkait dugaan markup bantuan presiden itu,” kata Sadra dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (6/3/2026).
Menurut Sadra, bahwa apabila benar terdapat oknum wartawan yang meminta uang seperti yang disampaikan bupati, maka hal tersebut seharusnya segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat maupun di kalangan insan pers.
Ia menilai langkah hukum penting dilakukan agar persoalan tersebut menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan. Soal aksi aksi demonstrasi, itu merupakan aspirasa dan hak setiap warga negeri untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil mereka di parlemen.
Kini, Tagore sudah menabung genderang menantang para pendemo untuk membuktikan tuntutan mereka. Karena menurut Tagore itu fitnah, bahkan dia sudah memerintahkan stafnya untuk menempuh upaya hukum dalam kasus ini.
Bupati Bener Meriah kembali menunjukan sikapnya yang tegas dan frontal, kini dia sudah menabuh genderang. Seriuskah? Staf Pemda Bener Meriah sudah melaporkan ke penyidik soal ini. Menarik, siapa yang akan ikut menari bersama hentakan tabuhan genderang yang dimainkan Tagore? (BG)
Sebelumnya
