ilustrasi. Foto: Net DIALEKSIS.COM | Indepth - Lima tahun setelah berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) memasuki babak baru. Tekanan terhadap anggaran provinsi yang semakin berat memaksa Aceh menata ulang skema pembiayaan JKA agar lebih tepat sasaran.
Sejauh ini, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah awal mulai 1 Mei 2026, kelompok ekonomi tertinggi (desil 8-10) dikeluarkan dari program JKA dan diarahkan menjadi peserta mandiri BPJS.
Dengan kebijakan ini, JKA kini hanya menanggung warga menengah bawah (desil 6 - 7), sementara pasien dengan penyakit berat seperti cuci darah tetap dijamin tanpa mempertimbangkan desil ekonomi.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA, seiring terpangkasnya 50% pendapatan Otsus Aceh dalam beberapa tahun terakhir.Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa JKA tidak dihapus, melainkan disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menjelaskan bahwa penetapan desil peserta JKA kini mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.
Selama masa transisi tiga bulan, masyarakat mampu (desil 8 - 10) diimbau segera beralih ke kepesertaan BPJS mandiri dan memeriksa status desil ekonomi melalui kanal resmi. Langkah awal ini menjadi penanda bahwa pemerintah dan para ahli sama-sama menyadari perlunya transformasi yang lebih jauh dalam sistem pembiayaan JKA.
Para pakar dan praktisi kesehatan menekankan perlunya penguatan sistem data dan diversifikasi sumber pendanaan JKA. Prof. Azharuddin, Guru Besar FK USK kepada Dialeksis menjelaskan, mendorong reformasi penargetan dengan memanfaatkan data terpadu.
Misalnya “Aceh Social Registry” yang menggabungkan data Dukcapil, DTKS, PLN, pajak, dan sumber lain gar subsidi jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak.
“Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal,” ujarnya. Dalam jalur pembiayaan alternatif, Prof. Azharuddin bahkan mendorong optimalisasi tanggung jawab bersama melalui skema sharing budget, serta pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan iuran solidaritas untuk membantu pembiayaan kelompok rentan.
Senada dengan itu, saat dihubungi Dialeksis Dr. Safrizal Rahman, Dekan FK USK, menegaskan bahwa pembiayaan harus stabil agar tenaga kesehatan tetap fokus melayani. Menurutnya, jika pembiayaan tidak jelas dan hak tenaga kesehatan terabaikan, pelayanan kepada pasien akan ikut terganggu.
Ia mengusulkan pembentukan “Dana Subsidi Silang JKA” yang menghimpun iuran CSR, dana filantropi, bahkan cukai rokok, untuk menjaga agar peserta rentan tetap terlindungi tanpa membebani APBA secara berlebihan.
Secara garis besar, Prof. Azharuddin, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK USK), memaparkan peta jalan pengembangan sektor kesehatan Aceh ke depan dengan menitikberatkan pada tiga elemen utama.
Pertama, digitalisasi dan integrasi data, yakni upaya membangun satu sumber data terpadu yang memungkinkan validasi kondisi ekonomi peserta dilakukan secara real-time.
Kedua, penerapan segmentasi subsidi bertingkat, di mana peserta JKA dibagi ke dalam beberapa lapisan berdasarkan indikator ekonomi; masyarakat paling miskin memperoleh subsidi penuh, kelompok menengah rentan mendapatkan subsidi parsial, sementara kelompok yang relatif mampu tetap berkontribusi melalui skema co-payment meskipun ingin mempertahankan status sebagai peserta gratis.
Ketiga kata Prof Azharuddin, penguatan pendanaan berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan APBA, tetapi juga melibatkan sumber lain seperti CSR. Iuran sukarela dari ASN dan perusahaan, optimalisasi dana hibah sosial melalui baitul mal, serta mendorong pemanfaatan skema APBN, misalnya dengan memindahkan sebagian peserta ke PBI APBN guna mengurangi beban keuangan daerah.
Seluruh usulan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 10 - 30% (sekitar Rp100 - 300 miliar per tahun) tanpa mengurangi cakupan layanan, sehingga Aceh tetap dapat mempertahankan UHC yang berkeadilan.
Tanpa reformasi yang serius, beban fiskal Aceh berisiko melebar di luar kendali. Saat ini, Aceh harus mengalokasikan ratusan miliar rupiah per tahun untuk iuran JKA.
Berdasarkan data, belanja iuran JKA telah mencapai sekitar Rp695 miliar per tahun, sementara total APBA tahunan berada di kisaran Rp10,7 triliun. Sumber pendanaan yang semakin menipis, ditambah penurunan dana Otsus hingga 50%, membuat pembiayaan JKA semakin tidak berkelanjutan.
Kondisi ini memunculkan sejumlah risiko serius. Menurut Safrizal Rahman, mantan Ketua IDI Aceh, tanpa pembenahan yang menyeluruh, persoalan dalam JKA tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berpotensi berdampak luas pada stabilitas fiskal dan sosial.
Dari sisi keuangan, ancaman defisit menjadi persoalan paling nyata. Tanpa upaya efisiensi, utang pemerintah kepada BPJS akan terus menumpuk. Data pada Oktober 2023 menunjukkan tunggakan premi kesehatan Aceh telah mencapai Rp761 miliar.
Jika situasi ini dibiarkan, belanja APBA akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk sektor penting lain seperti infrastruktur dan pendidikan. Bahkan sebelumnya, DPRK Banda Aceh mencatat bahwa anggaran JKA tahun 2022 sempat menipis dan hanya mampu membiayai program hingga bulan Maret, sehingga memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan program tersebut.
Selain itu, persoalan inefisiensi dan kebocoran anggaran juga menjadi sorotan. Model pembiayaan JKA yang masih menyerupai asuransi konvensional menuntut biaya tetap yang besar, tanpa jaminan bahwa seluruh peserta benar-benar memanfaatkan layanan secara proporsional.
Dalam praktiknya, kerap terjadi tumpang tindih data kepesertaan atau double funding, yang berujung pada kebocoran subsidi. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai moral hazard sistemik.
Yakni ketika individu yang sebenarnya mampu justru tetap menerima subsidi penuh akibat lemahnya akurasi data. Jika tidak segera diperbaiki, potensi kebocoran anggaran dapat mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
Di sisi lain kata Safrizal, ketidakpastian anggaran juga berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan. Kegelisahan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga tenaga kesehatan.
DPR Kota Banda Aceh bahkan pernah mengingatkan bahwa penundaan program JKA dapat membuat masyarakat takut tidak memperoleh layanan saat membutuhkan. Tekanan anggaran juga sempat memicu ancaman pemutusan kontrak oleh BPJS pada November 2023.
Tanpa reformasi yang jelas, pasien miskin berisiko menghadapi hambatan administratif dan antrean panjang, sementara tenaga medis berada dalam situasi yang tidak pasti dalam menjamin pelayanan optimal. Padahal, kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.
Lebih jauh, kebijakan pembatasan akses yang tidak diiringi dengan komunikasi publik yang memadai berpotensi memicu ketimpangan dan kekecewaan. JKA selama ini dipandang sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Jika perubahan kebijakan dianggap sepihak, publik tidak hanya menuntut efisiensi, tetapi juga keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Karena itu, DPRK dan berbagai elemen masyarakat menekankan pentingnya menjaga JKA tetap inklusif dengan melibatkan aspirasi publik dalam setiap proses penyesuaian.
Tanpa langkah tersebut, risiko ketidakpuasan dan kontroversi kebijakan dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Di tengah dinamika tersebut, masyarakat Aceh berharap JKA tetap menjadi payung kesehatan yang merata, adil, dan berkelanjutan.
“Harapan kita sederhana, JKA tetap hadir sebagai program yang mempersatukan dan melindungi seluruh rakyat Aceh,” tegas Ketua DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab.
Masyarakat berharap pemerintah tetap menepati janji perlindungan kesehatan universal. Kelompok yang selama ini ditanggung JKA ingin kepastian status kepesertaan, agar tidak terjebak dalam kebingungan ketika status subsidi berubah tanpa sosialisasi yang memadai. Tenaga medis pun berharap agar kebijakan anggaran tidak mengorbankan mutu layanan.
“Yang penting, tujuan semua kebijakan adalah menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Dr. Safrizal.
Para ahli dan publik pada umumnya sepakat bahwa reformasi bukan untuk mematikan JKA, melainkan untuk menjaganya agar tetap bertahan.
Aceh berharap model JKA yang baru tetap berlandaskan keadilan sosial, lebih efektif, dan akuntabel, sehingga sumber daya digunakan secara tepat guna. Jika rekomendasi dijalankan, kombinasi skema subsidi silang, CSR, digitalisasi data, dan peran APBN diharapkan mampu menjaga Aceh tetap berada di jalur UHC tanpa membebani fiskal secara berlebihan.
Dengan kata lain, publik Aceh menaruh harapan pada sistem yang lebih transparan dan kolaboratif. Mereka ingin program JKA tidak sekadar memindahkan beban, melainkan dikelola secara cerdas agar keberlanjutan UHC tetap terjamin, pelayanan tetap optimal, dan keberpihakan sosial tetap terjaga.
Aceh kini berada di persimpangan penting. Menjaga JKA pasca-Otsus menuntut strategi yang menyeluruh melalui kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
Tanpa inovasi dan reformasi, cita-cita UHC Aceh berisiko tersisih oleh krisis anggaran. Namun, dengan kebijakan yang mempertimbangkan rekomendasi para ahli mulai dari digitalisasi data hingga pendanaan alternatif Aceh masih berpeluang mempertahankan jaminan kesehatan yang lebih adil, efisien, dan tahan menghadapi tekanan fiskal di masa depan.[arn]
Sebelumnya
