Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Feature - Langit sore di atas kantor gubernur aceh tampak berpendar redup ketika jarum jam mendekati pukul tiga lewat dua puluh menit. Sinar matahari yang mulai condong ke barat menyelimuti halaman kantor dengan cahaya keemasan yang hangat.
Dari kejauhan, suara langkah kaki, deru kendaraan mobil komando massa, dan yel-yel mulai menyatu memecahkan suasana sore. Gelombang massa kian bertambah menumpuk di gerbang utama pintu masuk Kantor Gubernur Aceh. Di sisi lain, aparat keamanan telah bersiaga di gerbang utama. Sorot mereka tajam dan waspada, mengamati setiap pergerakan massa yang kian bertambah.
Sore itu, Senin, 4 Mei 2026, massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Aceh mendatangi kantor gubernur. Mereka datang dengan satu kegelisahan: Mereka minta agar Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dibatalkan. Dalam barisan yang rapi, orasi disampaikan bergantian. Tidak ada lemparan batu, tidak ada pagar yang dijebol. Hanya suara-suara yang meninggi, agar mereka dizinkan masuk ke halaman kantor gubernur untuk menyampaikan sebuah kegelisahan.
Setelah bernegosiasi massa diizinkan masuk. Sorak sorai kemenangan pun bergema.
Di halaman loby utama, sejumlah orator terus meneriakkan tuntutan agar Pergub Nomor 2 Tahun 2026 dicabut. Mereka juga menyampaikan agar bisa bertemu dengan para pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan regulasi tentang JKA.
Belasan menit ditunggu, perwakilan pemerintah belum muncul, baik Gubernur maupun Wagub. Massa memberikan deadline lima menit agar pucuk pimpinan Pemerintah Aceh menemui pengunjukrasa.
Tak lama kemudian, seorang pejabat tinggi pemerintah turun dari ruang kerjanya. Pria itu adalah Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir. Ia berjalan mendekati sumber suara dan tidak memilih menunggu laporan di meja kerja. Nasir tampak tenang. Sikapnya terlihat hangat dari senyum yang dilemparkan ke arah massa.
Di banyak tempat, jarak antara pejabat dan demonstran sering kali dijaga oleh pagar, protokol, atau sekadar keengganan untuk bertatap muka. Tapi sore itu, jarak itu dipangkas setidaknya secara fisik. Kehadiran itu bukan sekadar formalitas, melainkan pilihan sikap: menghadapi langsung, bukan menghindar. Kalau orang Aceh bilang; ‘Sibak Agam’.
Orasi tak berhenti. Mahasiswa tetap berbicara, seolah ingin memastikan bahwa kegelisahan mereka terdengar utuh, tanpa jeda. Nasir berdiri, menunggu momen. Ia tidak memotong, tidak meninggalkan lokasi, dan tidak berlindung di balik protokol. Ia bertahan di tengah tekanan, sebuah sikap yang jarang diambil ketika situasi belum sepenuhnya kondusif.
Di titik itu, kepemimpinan diuji bukan oleh kenyamanan ruang rapat, melainkan oleh keberanian berdiri di hadapan kritik.
Tuntutan yang mengemuka tunggal dengan bahasa “cabut Pergub JKA”. Masalahnya, kewenangan itu bukan berada di tangan seorang Sekda.
Situasi tak banyak berubah. Mahasiswa bergeming pada tuntutan awal. Sekda tidak diberi ruang untuk berbicara sebelum tuntutan pencabutan pergub dipenuhi. Dialektika yang diharapkan terjadi justru tertahan di pintu masuk. Dialog tak menemukan titik temu. Deadlock.
Padahal, dalam ruang singkat yang sempat terbuka, terlihat upaya Sekda untuk berdialektika menjelaskan, bukan membantah; merinci, bukan menghindar. Ia mencoba membawa diskusi dari tuntutan normatif ke kondisi faktual. Namun ruang itu tak cukup longgar untuk menampung dua arah.
Dalam politik, kebuntuan sering kali bukan soal siapa benar atau salah, melainkan siapa memegang kendali atas ruang bicara. Sore itu, ruang itu terasa sempit.
Dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, Nasir berupaya memberikan penjelasan namun tidak mendapat kesempatan. Ia akhirnya berbalik. Dalam perjalanan kembali ke ruangannya, ia sempat berhenti di hadapan wartawan. Penjelasan disampaikan runtut, berbasis data. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak bersifat kaku dan terbuka untuk evaluasi. Posko layanan JKA, katanya, telah tersedia di setiap daerah. Rumah sakit diingatkan untuk tidak menolak pasien. Jika ada kendala, terutama administratif, masyarakat diminta segera melapor.
Penjelasan itu terdengar teknokratis. Tapi di luar sana, yang bergema adalah kekhawatiran.
Di sisi lain, aksi berlangsung tanpa perusakan. Tidak ada fasilitas publik yang dirusak, tidak ada bentrokan yang pecah. Dalam diam, itu menjadi penanda bahwa protes bisa tetap berdiri dalam kendali. Mahasiswa menunjukkan bahwa kritik tidak harus berujung chaos.
Pukul 18.00 WIB, aparat keamanan mulai mengimbau massa untuk membubarkan diri. Prosedur berjalan. Hari mulai gelap. Massa perlahan surut dari halaman kantor gubernur.
Menjelang malam, halaman itu kembali lengang. Spanduk diturunkan, suara pengeras menghilang, dan langkah-langkah kaki menjauh dari pusat kekuasaan. Tapi yang tertinggal bukan sekadar jejak aksi melainkan kegelisahan yang belum sepenuhnya terjawab.
Demonstrasi hari itu mungkin berakhir tanpa keputusan. Pergub belum dicabut, tuntutan belum terpenuhi, dan dialog belum benar-benar terjadi. Namun, bukan berarti ia sia-sia.
Sebab dalam demokrasi, tidak semua perubahan lahir dari kesepakatan seketika. Sebagian justru bermula dari ketegangan, dari kebuntuan, dari pertemuan yang tak selesai.
Bagi mahasiswa, aksi itu adalah cara memastikan bahwa kebijakan publik tidak berjalan tanpa pengawasan. Bagi pemerintah, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa setiap regulasi akan diuji oleh realitas.
Dan bagi Sekda Aceh, sore itu menjadi panggung lain bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk memperlihatkan keberanian: hadir, bertahan, dan mencoba menjelaskan di tengah gelombang penolakan.
Demo telah usai. Tapi perdebatan tentang Jaminan Kesehatan Aceh belum berakhir.
Pendulum itu masih bergerak. Dan pada akhirnya, yang akan diingat bukan hanya siapa yang paling keras bersuara melainkan siapa yang tetap berdiri ketika suara itu datang menghampiri.
Sebelumnya
