Di Bawah Hujan, SK Itu Akhirnya Datang

DIALEKSIS.COM | Feature - Hujan turun deras pada sore itu, membasahi lapangan dan tribun Stadion Harapan Bangsa. Langit kelabu menunduk seperti menyaksikan sendiri adegan yang berlangsung di bawahnya. Meski payung dan jaket basah bertebaran, ribuan tenaga honorer tak beranjak. Mereka tetap bertahan di kursi beton dan di sisi lapangan menunggu satu momen yang selama bertahun-tahun hanya mereka impikan.

Ketika Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melangkah ke podium, sorak-sorai membuncah. Hujan yang kian deras tidak memecah konsentrasi massa, malah sebaliknya, ia memberi kelokan dramatis pada suasana: air yang jatuh seolah menjadi saksi keras atas sebuah pengakuan resmi. Pada hari itu, Kamis, 29 Januari 2026, Mualem menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Aceh.

Lapangan stadion tak lagi terlihat hijau; yang tampak adalah lautan manusia yang menunggu kertas berkepala dinas itu. Dalam kerumunan, ada yang menangis haru, ada yang mengangkat ponsel untuk mengabadikan, ada pula yang sekadar berjabat tangan dengan sang gubernur. “Hidup Mualem!” pekik mereka membuat gema terpantul bersahut-sahutan, bercampur dengan denting hujan.

Bagi banyak honorer, SK itu bukan sekadar lembar administrasi. “Ini adalah pengakuan terhadap pengabdian yang selama ini dijalani di tengah ketidakpastian,” kata salah seorang honorer yang enggan disebut namanya. Dalam ritme kerja yang acap terputus oleh kontrak sementara, pengakuan negara lewat status resmi menjadi bulatan harapan yang menegaskan keberlangsungan hidup, akses jaminan sosial, dan kepastian masa depan keluarga.

Mualem dalam sambutannya meminta agar status baru itu disyukuri dan dijalankan dengan tanggung jawab tinggi.

“Kita tak ingin pengangguran semakin bertambah di Aceh. Oleh sebab itu kita berupaya keras agar semua honorer di bawah Pemerintah Aceh bisa menjadi PPPK,” ujarnya.

Ia menegaskan pula harapan agar para honorer yang kini berstatus ASN bekerja sungguh-sungguh karena peran aparatur sangat dibutuhkan dalam pembangunan Aceh.

Secara administratif, Pemerintah Aceh mengangkat sebanyak 5.486 tenaga kontrak yang tersebar di satuan kerja di Banda Aceh maupun di kabupaten-kabupaten lain. Angka tersebut menandai salah satu langkah terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk menata tenaga honorer di provinsi yang masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan publik.

Momentum pengangkatan massal itu tak berhenti di stadion. Keesokan harinya, Jumat, 30 Januari 2026, suasana yang lebih formal berlangsung di Aula Multimoda Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh. Di sana, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, ST., MT., menyerahkan SK PPPK paruh waktu secara internal kepada 60 pegawai yang ditempatkan pada kantor induk, UPTD terminal dan pelabuhan, serta layanan transportasi massal Trans Koetaradja.

Dalam arahannya, Faisal menegaskan bahwa insan perhubungan adalah garda terdepan pelayanan publik.

“Kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai kita sewenang-wenang. Kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya integritas, koordinasi antarinstansi, dan ketaatan pada prosedur perizinan tanpa kompromi ketika persyaratan tidak lengkap.

Faisal juga menyinggung ancaman yang dapat menciderai citra layanan publik: penyalahgunaan narkoba, praktik judi online, hingga pungutan liar.

“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran berat,” katanya, menekankan bahwa pembenahan fasilitas dan manajemen personel seperti yang terjadi di Terminal Bireuen dan Pelabuhan Ulee Lheue adalah bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik.

Pentingnya respons cepat terhadap pengaduan masyarakat juga mendapat sorotan. Menurutnya, pelayanan perhubungan berjalan 24 jam, sehingga jajaran harus sigap menindaklanjuti keluhan yang disampaikan langsung maupun melalui media sosial. Pernyataan itu mengikat harapan, bahwa SK hanyalah langkah awal terpenting implementasi profesional yang konsistenlah yang akan menyematkan legitimasi jangka panjang.

Pengangkatan massal yang disertai momen kebersamaan di tengah hujan itu mendapat respons dari akademisi. Dr. Herman RN, dosen FKIP Universitas Syiah Kuala, menyatakan keterharuannya atas kepedulian seorang pemimpin yang hadir bersama pegawainya dalam kondisi cuaca sulit.

“Ketika seorang gubernur mau berdiri di tengah hujan bersama ribuan pegawai yang menunggu, itu bukan sekadar simbol politik. Itu menyentuh rasa kemanusiaan menegaskan bahwa negara hadir di sisi warganya,” ujar Dr. Herman kepada Dialeksis.

Ia menilai tindakan Mualem sebagai langkah berani yang mampu menggetarkan hati masyarakat, karena jarang ada pemimpin yang memilih berada di tengah hujan, bersama pegawai yang selama ini hidup dalam ketidakpastian status.

Dr. Herman juga mengingatkan agar pengangkatan semacam ini diikuti langkah kebijakan struktural: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan, dan mekanisme evaluasi kinerja yang adil.

“Kebijakan pengangkatan adalah awal yang paling menentukan adalah bagaimana pemerintah memberikan ruang pembelajaran, perlindungan, dan kesempatan naik kelas secara profesional kepada mereka,” tuturnya.

Ketika hujan mereda, bekas air masih mengkilap di rumput stadion seperti jejak yang sulit dihapus dari ingatan peserta. Bagi ribuan honorer, hari itu menandai berakhirnya penantian akut dan dimulainya periode baru yang sarat kewajiban dan harapan. Bagi pemerintah provinsi, acara itu adalah pernyataan politik dan administrasi menyuarakan menekan angka pengangguran, menata aparatur, dan memperlihatkan klaim hadirnya negara.

Namun, catatan tersisa juga jelas SK hanyalah titik awal. Tantangan administrasi, kebutuhan pelatihan, ketegasan terhadap pelanggaran, dan kesinambungan layanan publik adalah pekerjaan rumah yang menunggu. Seperti kata T. Faisal, wibawa institusi sangat bergantung pada perilaku petugas dan perilaku itu dibentuk oleh sistem yang konsisten dan akuntabel.

Di akhir hari, yang membekas bukan hanya baju basah atau payung yang roboh. Yang tersisa adalah suasana haru, rencana kerja yang harus dijalankan, dan janji-janji kolektif, bahwa pengakuan resmi akan diikuti komitmen nyata untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik yang profesional dan bermartabat. Hujan yang turun pada 29 Januari 2026 menjadi metafora: mengguyur, menyucikan, dan, mudah-mudahan, menyuburkan harapan yang kini telah disahkan dalam lembar SK. [arn]