Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat lembaga inkubator wirausaha untuk mencetak pengusaha yang berkualitas dan berdaya saing. [Foto: dok. K-UMKM]
DIALEKSIS.COM | Surabaya - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat lembaga inkubator wirausaha untuk mencetak pengusaha yang berkualitas dan berdaya saing. Inkubator dinilai menjadi ujung tombak pembinaan usaha sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun ekosistem kewirausahaan.
Menurutnya, pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui penguatan ekosistem kewirausahaan.
Maman mengatakan pembinaan UMKM tidak cukup dilakukan sesaat. Pelaku usaha membutuhkan pendampingan terstruktur dan berkelanjutan, mulai dari pengembangan bisnis, pemanfaatan teknologi dan inovasi, akses pembiayaan hingga pemasaran.
"Kenapa harus inkubator? Karena kita membutuhkan perpanjangan tangan agar pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah lebih terstruktur, sistematis, terintegrasi, serta berkelanjutan," kata Maman.
Ia menilai banyak produk UMKM dan hasil inovasi perguruan tinggi sebenarnya memiliki kualitas baik, tetapi belum berkembang maksimal karena minim pendampingan, riset lanjutan, serta perencanaan komersialisasi.
Karena itu, Kementerian UMKM mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Inovasi kampus diharapkan tidak berhenti sebagai hasil penelitian, tetapi dapat dikomersialkan dan masuk ke tahap industrialisasi.
"Kita ingin inovasi yang dihasilkan kampus ke depan bisa dikomersialkan, masuk ke industrialisasi, dan dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.
Maman mencontohkan inovasi teknologi kesehatan dan robotika yang dikembangkan ITS. Pemerintah, kata dia, perlu membantu mempercepat proses lanjutan, termasuk perizinan dan sertifikasi, agar inovasi tersebut bisa digunakan lebih luas.
Penguatan inkubator ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Kebijakan tersebut menjadi payung kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator, dan pemangku kepentingan lainnya. [in]
Sebelumnya
