DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda. Program ini mengandalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan maupun lembaga pelatihan.
Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), serta dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi dalam membuka akses pekerjaan bagi masyarakat.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudy, upaya tersebut penting mengingat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Bhabinkamtibmas Jadi Penghubung Pencari Kerja
Pelaksanaan POLIRAN tidak hanya mengandalkan bursa kerja atau job fair, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Bhabinkamtibmas bertugas mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi keterampilan mereka, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar. Pencari kerja yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri akan diarahkan mengikuti pelatihan melalui BLK atau lembaga pelatihan kerja.
Polri juga membantu pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Perhatian khusus diberikan kepada korban PHK dan penyandang disabilitas. Dalam kegiatan job fair, Polri mendorong perusahaan menyediakan kesempatan kerja yang inklusif sesuai kemampuan dan kompetensi pencari kerja.
Disesuaikan dengan Potensi Daerah
POLIRAN juga dikembangkan berdasarkan karakteristik ekonomi setiap wilayah. Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Jawa Tengah mengaitkannya dengan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kerawanan sosial, sedangkan Jawa Timur mengembangkan program melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun Bali menyasar sektor pariwisata, sementara Batam dan Kepulauan Riau berfokus pada peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
Rudy menegaskan, pelaksanaan program turut diawasi untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, dan penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Ia mengatakan, keberhasilan POLIRAN tidak cukup diukur dari jumlah peserta job fair atau banyaknya lowongan yang tersedia. Indikator utamanya adalah jumlah masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan.
Karena itu, data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, dan perkembangan program akan dipantau serta dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” ujar Rudy. [*]