Suasana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Batuphat Timur, Lhokseumawe. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penerapan sistem barcode atau QR Code untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Aceh terus mendapat perhatian serius dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan sistem digital ini semakin mudah digunakan masyarakat tanpa mengurangi tujuan utama penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, saat dikonfirmasi media dialeksis.com dari Banda Aceh, Jumat (24/10/2025), menjelaskan bahwa penerapan QR Code merupakan bagian dari Program Subsidi Tepat.
Program ini dijalankan berdasarkan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Program Subsidi Tepat ini bertujuan memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan yang mampu. Penggunaan sistem barcode menjadi salah satu cara untuk menjaga transparansi dan akurasi penyaluran,” ujar Fahrougi.
Ia menjelaskan, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat tidak kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut.
Bahkan, bagi masyarakat yang belum memiliki barcode, termasuk pemilik kendaraan baru, Pertamina memastikan tetap mendapatkan layanan BBM bersubsidi.
“Masyarakat yang belum terdaftar masih bisa membeli BBM subsidi dengan melakukan pendaftaran langsung di SPBU. Petugas kami di lapangan siap memberikan pendampingan agar proses registrasi berjalan mudah dan cepat,” tambahnya.
Menurut Fahrougi, kebijakan ini juga menjadi langkah adaptif Pertamina dalam menghadapi era digitalisasi pelayanan publik, di mana efisiensi dan akurasi data menjadi kunci dalam pengelolaan energi nasional.
Melalui sistem QR Code, distribusi BBM bersubsidi dapat dipantau secara real-time, sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditekan.
Selain itu, Fahrougi menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan Pemerintah Aceh untuk mendukung kelancaran distribusi energi, termasuk pembahasan mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Biosolar maupun Pertalite yang penetapannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
“Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Aceh terus bersinergi dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi. Setiap masukan dari lapangan kami tampung untuk meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Pertamina juga terus mengedepankan prinsip pelayanan prima, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen terhadap penyaluran subsidi yang adil dan tepat sasaran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor transportasi dan usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
“Dengan penerapan sistem digital ini, kami berharap masyarakat bisa merasakan kemudahan sekaligus memahami bahwa subsidi energi perlu dijaga agar benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” kata Fahrougi menegaskan.
Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Program Subsidi Tepat, proses pendaftaran barcode, atau kendala teknis lainnya, agar dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center 135.
“Kami siap membantu setiap masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Tujuan utama kami adalah menjaga kelancaran distribusi energi di Aceh dengan cara yang transparan, adil, dan berkelanjutan,” tutup Fahrougi.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menerima kunjungan jajaran PT Pertamina (Persero) Sales Area Retail Aceh yang dipimpin Sales Area Manager Misbah Bukhori di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa malam (21/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan penting terkait ketersediaan dan pemerataan akses BBM bersubsidi di Aceh, terutama bagi nelayan dan masyarakat pedesaan yang masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.
Dilansir dari akun resmi @muzakirmanaf dan Dialeksis.com pada Kamis (23/10/2025), Mualem menyoroti persoalan distribusi BBM, kelangkaan di sejumlah wilayah, hingga kendala administratif di SPBU.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga menyampaikan keprihatinannya terhadap penerapan sistem digitalisasi pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode MyPertamina, yang dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di pelosok.
“Sampai ke Pertamina itu, minyak nggak dikasih karena nggak ada barcode. Kami berusaha bagaimana nanti mengenakan barcode, karena kalau tidak ada barcode, masyarakat tidak bisa beli minyak di sini,” ujar Mualem
Sebelumnya
