Minggu, 12 Juli 2026
Beranda / Ekonomi / Pemerintah Tutup BUMN tidak Efisien, Hemat Hampir Rp70 Triliun

Pemerintah Tutup BUMN tidak Efisien, Hemat Hampir Rp70 Triliun

Sabtu, 11 Juli 2026 11:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). (Tangkapan Layar Youtube BPMI Setpres) 


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menertibkan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak efisien dan terus mengalami kerugian. Hingga Juli 2026, pemerintah disebut telah menutup 240 BUMN bermasalah dan menargetkan penutupan 800 BUMN hingga akhir tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Presiden meminta aparatur negara di kementerian, lembaga, dan birokrasi untuk memperbaiki diri serta tidak mengabaikan kehendak masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan penipuan. 

“Marilah kita bersama-sama membenahi diri, memperbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” kata Prabowo.

Ia mengatakan pemerintah mulai membenahi sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun mengalami kerugian. Menurutnya, beberapa BUMN yang sebelumnya merugi kini mulai mencatatkan keuntungan.

Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN dan entitas turunannya mencapai lebih dari 1.000 perusahaan. Ia menilai banyaknya anak usaha dan entitas turunan perlu ditertibkan agar pengelolaan aset negara lebih transparan dan akuntabel. 

“Begitu saya dilantik menjadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1.107. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan,” ujarnya.

Presiden mengatakan hingga saat ini pemerintah telah menutup 240 BUMN yang dinilai tidak sehat. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 250 BUMN pada akhir Juli 2026. “Pada 31 Desember 2026 akan ditutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus,” tegasnya.

Menurut Prabowo, kebijakan penataan tersebut menghasilkan penghematan hampir Rp70 triliun dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi. 

“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji, kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun,” katanya.

Selain penataan BUMN, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan menjual perusahaan strategis kepada pihak asing, khususnya industri pertahanan. Ia menyebut PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia sebagai perusahaan yang akan terus diperkuat. 

“Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan sekarang,” ujarnya.

Prabowo mengatakan industri pertahanan nasional terus menunjukkan perkembangan. Ia menyebut PT PAL Indonesia telah memiliki kemampuan membangun kapal perang dan kapal selam, sedangkan PT Pindad memperoleh kontrak pengadaan senjata untuk militer Arab Saudi.

Presiden juga mengapresiasi prestasi prajurit TNI Angkatan Darat yang disebut telah 13 kali menjadi juara umum dalam kompetisi menembak di kawasan Asia Pasifik.

Prestasi tersebut menunjukkan kemampuan prajurit Indonesia dapat berkembang optimal apabila didukung perlengkapan yang memadai, pelatihan yang cukup, pemenuhan kebutuhan yang baik, dan kepemimpinan yang berkualitas.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI