Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan perlunya percepatan inklusi ekonomi, terutama melalui akses pembiayaan dan digitalisasi bagi penyandang disabilitas. [Foto: KemenUMKM]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyoroti masih rendahnya partisipasi pelaku usaha penyandang disabilitas dalam ekosistem ekonomi modern. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan perlunya percepatan inklusi ekonomi, terutama melalui akses pembiayaan dan digitalisasi.
Berdasarkan data BPS 2024, terdapat sekitar 16 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah itu, 1,4 juta orang telah menjalankan usaha mandiri, namun sebagian besar masih beroperasi secara informal. Tantangan terbesar:
- 24% belum memiliki rekening bank,
- hanya 1% yang memanfaatkan internet untuk usaha,
- dan baru 0,02% yang memiliki tenaga kerja.
“Kesetaraan dalam ekonomi harus diwujudkan. Pemerintah ingin memastikan penyandang disabilitas bisa masuk dalam rantai nilai ekonomi nasional,” ujar Maman dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (11/12/2025).
Maman mengatakan Kementerian UMKM tengah memperkuat kerja sama dengan BUMN dan sektor swasta untuk membuka akses pembiayaan inklusif, pelatihan kewirausahaan, hingga peluang rantai pasok sektor-sektor potensial, termasuk afiliator, pemasaran, dan manajemen media sosial yang kini berkembang pesat.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menargetkan percepatan formalisasi dan legalisasi usaha pelaku UMKM disabilitas, disertai pendampingan digital agar mereka bisa bersaing di pasar.
“Pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas bukan sekadar program rutin, tetapi kebutuhan nasional. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka bisa produktif dan mandiri,” katanya. [red]
Sebelumnya
