.jpeg)
Ketua KADIN Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh mengkritik krisis kelistrikan yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh selama hampir satu bulan terakhir.
Padamnya listrik secara berulang dan berkepanjangan dinilai telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Ketua KADIN Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, menyatakan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan sudah sangat serius dan mengancam keberlangsungan dunia usaha di Aceh.
“Intinya, dengan banyaknya pemadaman listrik ini, dunia usaha sangat terimbas. Terutama UMKM. Dalam kondisi seperti ini, banyak pelaku usaha yang sudah hampir satu bulan tidak bisa berproduksi apa-apa,” ujar Iqbal kepada media dialeksis.com, Sabtu, 13 Desember 2025.
Ia menjelaskan, pemadaman listrik yang terjadi secara terus-menerus bukan hanya menghentikan mesin produksi, tetapi juga memicu efek domino pada sektor riil lainnya.
Ketersediaan gas yang terbatas, distribusi yang terganggu, serta biaya operasional yang meningkat membuat pelaku usaha berada dalam posisi sangat tertekan.
“Dampaknya terhadap ekonomi sektor riil itu luar biasa. Ini bukan kerugian kecil. Banyak UMKM yang berhenti total, tidak bisa memenuhi pesanan, kehilangan pelanggan, dan terancam gulung tikar,” tegasnya.
Iqbal menilai kinerja PT PLN, khususnya di Aceh, jauh dari harapan. Ia bahkan menyebut penanganan krisis kelistrikan ini terkesan tidak serius dan setengah hati.
“Kalau kita lihat kinerja PLN, sepertinya mereka main-main dengan kondisi Aceh hari ini. Bicara di atas lain, di lapangan lain. Ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan PLN, tidak sungguh-sungguh menangani persoalan Aceh,” katanya.
Menurutnya, ketidaksinkronan antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan justru memperburuk kepercayaan publik. Masyarakat dan dunia usaha merasa seolah-olah dibohongi, karena janji perbaikan tidak pernah benar-benar terwujud.
“Akibatnya, yang kena imbas bukan hanya PLN, tapi citra pemerintah secara keseluruhan, termasuk Presiden. Masyarakat bisa menilai seolah-olah pemerintah tidak jujur,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, KADIN Aceh bersama dunia usaha dan masyarakat mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan PLN, baik di tingkat pusat maupun wilayah Aceh.
“Kami mendesak agar Direktur Utama PLN dievaluasi, termasuk pimpinan PLN di wilayah Aceh. Ini bukan semata-mata desakan KADIN, tapi suara dunia usaha dan masyarakat,” tegas Iqbal.
Ia menambahkan, jika memang pembangkit listrik di Aceh mengalami gangguan serius, seharusnya PLN dan Kementerian ESDM segera mencari solusi alternatif, bukan membiarkan pemadaman merata di seluruh wilayah.
“Kalau pembangkit bermasalah, cari alternatif. Bisa pakai pembangkit listrik dengan kapal apung, seperti yang pernah dilakukan sebelum tsunami. Jangan semua wilayah dipadamkan bersamaan, apalagi daerah yang sebenarnya tidak terdampak bencana,” katanya.
Iqbal menegaskan, krisis listrik di tengah situasi sulit akibat bencana dan tekanan ekonomi tidak boleh dianggap sepele.
Menurutnya, negara harus hadir secara serius untuk melindungi kehidupan rakyat dan keberlangsungan usaha.
“Harapan kami kepada pemerintah, jangan main-main.
Jangan jadikan musibah ini sebagai musibah yang dibuat oleh manusia. Kehidupan rakyat, kehidupan dunia usaha, jangan disia-siakan,” pungkasnya.
Sebelumnya
