Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh mendukung terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem), yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman hingga tercapai formulasi terbaik yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi Aceh.
Bagi DEM Aceh, surat Gubernur Aceh Nomor 500.10.36/5930 tertanggal 28 Mei 2026 tersebut bukan sekadar persoalan teknis pengembangan lapangan gas, melainkan momentum strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alam Aceh benar-benar menjadi fondasi kebangkitan ekonomi daerah melalui industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, mengatakan bahwa pengembangan South Andaman harus dipandang sebagai peluang besar yang dapat mengubah wajah perekonomian Aceh dalam beberapa dekade mendatang.
Karena itu, menurutnya, orientasi pengembangan tidak boleh hanya berfokus pada percepatan produksi gas demi memenuhi target nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Aceh.
"South Andaman merupakan peluang besar bagi Aceh. Karena itu, pengelolaannya harus dirancang tidak hanya menghasilkan gas, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri yang mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Aceh," kata Faizar kepada media dialeksis.com, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, Aceh tidak boleh kembali mengulangi pengalaman masa lalu ketika daerah kaya sumber daya alam justru tidak memperoleh nilai tambah ekonomi yang optimal dari kekayaan yang dimiliki.
Karena itu, ia menilai langkah Pemerintah Aceh yang meminta ruang untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait arah pengembangan Lapangan Tangkulo merupakan sikap yang wajar dan sejalan dengan semangat kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
"Regulasi yang ada memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya migas demi kepentingan pembangunan daerah. Karena itu, upaya memperjuangkan manfaat yang lebih besar bagi Aceh merupakan sesuatu yang sah dan sesuai dengan semangat aturan yang berlaku," ujarnya.
Belajar dari Kejayaan Arun
Faizar mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi salah satu pusat industri berbasis gas terbesar di Indonesia pada masa kejayaan Arun. Saat itu, gas alam tidak hanya diekspor sebagai komoditas, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya berbagai industri strategis yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Keberadaan perusahaan-perusahaan besar seperti PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menjadi bukti bahwa gas dapat memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar ketika dimanfaatkan untuk mendukung tumbuhnya industri di daerah penghasil.
"Pada masa kejayaan Arun, gas tidak hanya diekspor, tetapi juga menjadi penggerak berbagai industri yang beroperasi di Aceh. Dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta berkembangnya kawasan industri di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran dalam menyusun arah pengembangan South Andaman ke depan," katanya.
Menurut Faizar, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Aceh Harus Menjadi Pusat Industri Baru
DEM Aceh berharap keberadaan cadangan gas raksasa South Andaman dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik untuk menghadirkan investasi industri baru di Aceh.
Faizar menilai gas yang ditemukan di South Andaman seharusnya tidak hanya menjadi komoditas ekspor, melainkan menjadi bahan baku bagi tumbuhnya industri petrokimia, pupuk, manufaktur, pembangkit energi, maupun berbagai sektor industri lainnya yang mampu menciptakan lapangan kerja secara masif.
Menurutnya, yang paling penting bukan semata-mata memilih antara memanfaatkan fasilitas yang telah ada di Arun atau membangun fasilitas baru, melainkan memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tersebut tetap berada di Aceh.
"Pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia di Arun tentu perlu dipertimbangkan. Namun apabila kebutuhan teknis dan standar operasi investor mengharuskan pembangunan fasilitas baru, maka pembangunan tersebut sebaiknya tetap dilakukan di Aceh, khususnya di kawasan KEK Arun Lhokseumawe. Yang harus diperjuangkan adalah hadirnya nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, transfer teknologi, dan aktivitas industri di daerah," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung industrialisasi berbasis gas di masa depan.
Faizar juga menyoroti rencana penggunaan konsep Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang saat ini menjadi opsi pengembangan yang diajukan oleh Mubadala Energy.
Menurutnya, dari perspektif teknis, penggunaan FPSO memang memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam mempercepat proses produksi dan efisiensi investasi.
Namun dari sudut pandang pembangunan daerah, manfaat ekonomi yang dihasilkan dinilai tidak sebesar apabila fasilitas pengolahan dibangun di darat atau menggunakan konsep onshore processing facility.
"Kita memahami bahwa Mubadala saat ini mengusulkan konsep FPSO. Namun dari perspektif pembangunan daerah, model onshore processing memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Mulai dari pembangunan fasilitas, operasional, jasa pendukung, logistik, hingga tumbuhnya industri turunan yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," kata Faizar.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pengolahan di darat akan membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan tenaga kerja lokal, kontraktor daerah, UMKM, hingga sektor jasa penunjang lainnya.
DEM Aceh juga menilai bahwa pengembangan South Andaman dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Faizar mengatakan bahwa salah satu fokus utama pembangunan nasional saat ini adalah penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, dan penguatan ekonomi daerah.
Karena itu, menurutnya, investasi migas bernilai miliaran dolar seperti South Andaman seharusnya tidak hanya diukur dari target produksi gas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
"Investasi sebesar ini seharusnya juga mendukung Asta Cita Presiden, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian daerah. Jika proses pengolahan dilakukan di darat, maka peluang kerja yang tercipta akan jauh lebih besar dibandingkan apabila seluruh proses dilakukan melalui FPSO di laut," ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas pengolahan maupun industri turunan di Aceh akan menciptakan efek berganda yang sangat besar terhadap perekonomian daerah.
Selain membuka ribuan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, keberadaan industri berbasis gas juga akan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi, logistik, jasa, UMKM, hingga investasi lanjutan.
"Gas South Andaman harus sebanyak mungkin diserap oleh industri yang berdiri di Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi daerah penghasil gas, sementara nilai tambah ekonominya justru berkembang di luar daerah. Kita ingin gas ini menjadi fondasi kebangkitan ekonomi dan industrialisasi Aceh di masa depan," tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, BPMA, SKK Migas, Mubadala Energy, serta seluruh pemangku kepentingan dapat segera menemukan titik temu yang mengakomodasi kepentingan nasional maupun daerah.
"Kita berharap seluruh pihak dapat segera menemukan titik temu. Yang dibutuhkan bukan penundaan tanpa kepastian, melainkan ruang untuk menghasilkan formulasi terbaik bagi Aceh sekaligus menjaga iklim investasi. Semakin cepat tercapai kesepakatan, semakin cepat pula proses eksploitasi dan produksi dapat berjalan sesuai target," katanya.
DEM Aceh juga meminta Menteri ESDM mengambil peran aktif sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh pihak dalam proses dialog yang konstruktif.
Menurut Faizar, target produksi nasional tetap penting untuk dijaga, namun manfaat ekonomi bagi Aceh juga harus menjadi perhatian utama agar sumber daya alam yang dimiliki benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat.
"Kami berharap Menteri ESDM dapat memfasilitasi dialog yang lebih intensif antara seluruh pihak. Target produksi nasional harus tetap berjalan, investasi harus tetap terjaga, namun pada saat yang sama Aceh juga harus memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal melalui pembukaan lapangan kerja, tumbuhnya industri baru, serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengembangan South Andaman harus mampu mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan daerah secara seimbang.
"Gas South Andaman harus menjadi motor industrialisasi Aceh. Dengan semangat kekhususan Aceh dan pengelolaan bersama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2015, sudah saatnya sumber daya alam Aceh menjadi instrumen utama bagi kesejahteraan rakyat. Yang kita harapkan adalah investasi, eksploitasi, produksi, dan industrialisasi dapat berjalan beriringan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh," tutup Faizar Rianda. [nh]
Sebelumnya
