Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan kenaikan tarif pesawat merupakan upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan perlindungan daya beli masyarakat. [Foto: dok. Kemenhub]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mengantisipasi kenaikan harga tiket pesawat di tengah lonjakan harga avtur akibat kenaikan minyak dunia. Sejumlah kebijakan disiapkan agar kenaikan tarif tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat.
Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyesuaian komponen fuel surcharge (FS) oleh Kementerian Perhubungan menjadi maksimal 38%. Kebijakan ini naik dari sebelumnya 10% untuk pesawat jet dan 25% untuk pesawat propeller.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan perlindungan daya beli masyarakat.
“Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan yang terdampak kenaikan biaya operasional, dan juga memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat,” ujar Dudy yang dilansir pada Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan harga tiket tetap dibatasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kenaikan tarif tiket pesawat dijaga di kisaran 9% hingga 13%.
Menurut Airlangga, tekanan terhadap tarif tidak terhindarkan karena harga avtur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional maskapai.
“Kenaikan harga avtur mengikuti harga pasar global, sehingga penyesuaian tarif menjadi langkah yang tidak terelakkan,” katanya.
Selain penyesuaian fuel surcharge, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus untuk meredam kenaikan harga tiket, seperti menanggung PPN tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 11% serta menghapus bea masuk suku cadang pesawat.
Langkah ini diharapkan bisa menekan biaya operasional maskapai dan menjaga harga tiket tetap terjangkau. [*]
Sebelumnya
