Iran Tegaskan Selat Hormuz Tak Dibuka Sebelum AS Penuhi Syarat

DIALEKSIS.COM | Teheran - Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sebelum Amerika Serikat (AS) memenuhi persyaratan yang diajukan Teheran. Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya aktivitas diplomatik untuk mengakhiri perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

Kepala Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, mengunjungi Teheran pada Rabu (21/10/2026) untuk membahas perkembangan perang dan ketegangan regional. Kunjungan itu berlangsung ketika sejumlah negara berupaya mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Namun, Iran belum menunjukkan tanda-tanda melonggarkan tuntutannya, terutama terkait program nuklir. Teheran menolak menyerahkan uranium yang telah diperkaya ke luar negeri.

“Tidak satu gram pun uranium yang diperkaya akan dikeluarkan dari Iran,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, seusai bertemu Munir pada Selasa malam.

Meski demikian, Iran membuka kemungkinan menurunkan tingkat pengayaan uranium di dalam negeri di bawah pengawasan pihak pemantau. Pemerintah Iran menganggap program nuklir sebagai hak berdaulat dan kekayaan nasional yang dikembangkan di tengah berbagai serangan serta sabotase.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan keinginan untuk membongkar program nuklir Iran. Wakil Presiden AS JD Vance sempat mengisyaratkan bahwa pengurangan kapasitas pengayaan secara signifikan mungkin dapat memenuhi tuntutan Washington.

Stok Uranium Iran Belum Terverifikasi

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memperkirakan Iran memiliki 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen sebelum serangan AS dan Israel pada Juni 2025. Uranium untuk senjata nuklir umumnya memerlukan tingkat pengayaan lebih dari 90 persen.

Serangkaian serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada 2025 dan 2026 dilaporkan menyebabkan kerusakan parah. Hingga kini, IAEA belum dapat memverifikasi secara menyeluruh jumlah, kondisi, dan lokasi stok uranium Iran karena tidak memiliki akses untuk memeriksa fasilitas-fasilitas utama.

Teheran juga menolak memberikan akses inspeksi kepada IAEA sejak perang dimulai. Iran menuding badan tersebut berpihak pada kepentingan Barat melalui sejumlah resolusi terkait program nuklirnya.

Pemerintah Iran bersikeras program nuklirnya bukan untuk membuat senjata atom. Namun, sejumlah pejabat mempertanyakan manfaat keanggotaan Iran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir jika fasilitas nuklir negara itu terus menjadi sasaran serangan.

Iran Sebut Situasi Masih Jauh dari Damai

Upaya diplomatik terus berlangsung. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengunjungi Teheran pada Senin, sementara sejumlah pejabat negara lain juga dilaporkan melakukan komunikasi dengan pemerintah Iran.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan negaranya masih menghadapi ancaman serangan lanjutan dan tekanan sanksi ekonomi.

“Negara ini benar-benar berada dalam kondisi perang dan perang tersebut masih terus berlangsung. Kita belum mencapai kondisi damai, bahkan masih jauh dari itu,” ujar Araghchi dalam konferensi eksportir Iran di Teheran, Rabu.

Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga menyatakan tidak ada hal baru yang akan disampaikan kepada Washington. Iran meminta AS merealisasikan persyaratan yang diajukan dalam perundingan di New York bulan sebelumnya.

Persyaratan tersebut menjadi prasyarat bagi pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari. Iran juga meminta AS membangun kepercayaan dengan kembali pada nota kesepahaman Juni dan mengakui kesepakatan Iran-Oman terkait pengaturan sementara lalu lintas di selat strategis tersebut.

Hingga kini, mediator belum mengungkapkan secara terbuka rincian proposal yang disampaikan kepada Teheran. Sementara itu, rangkaian pertemuan diplomatik belum menjamin berakhirnya konflik di kawasan Timur Tengah. [mm-aljazeera]