Ilustrasi game roblox. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Internasional - Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, memanggil para pemimpin platform gim online Roblox untuk membahas kekhawatiran serius terkait maraknya dugaan pelecehan seksual terhadap anak di layanan tersebut. Dalam pernyataan resmi pada Selasa (10/2), Wells mengatakan telah mengirim surat kepada manajemen Roblox dan mengundang pertemuan untuk meminta penjelasan tentang langkah-langkah signifikan yang telah dan akan diambil demi melindungi anak-anak pengguna.
Permintaan pertemuan ini muncul menyusul kritik panjang terhadap Roblox, yang sejak lama dituding belum cukup efektif melindungi anak-anak dari paparan pelecehan seksual dan konten pornografi di dalam ekosistem gimnya. Tahun lalu, Roblox mengumumkan rencana penerapan verifikasi wajah atau verifikasi identitas wajib bagi pengguna yang ingin mengakses fitur obrolan, sebagai salah satu upaya meningkatkan keselamatan.
Menanggapi panggilan Wells, Roblox dalam pernyataan kepada AFP menyatakan menyambut baik kesempatan untuk memaparkan “langkah-langkah yang kami ambil untuk membantu menjaga keamanan komunitas”. Seorang juru bicara perusahaan menegaskan bahwa Roblox memiliki “kebijakan dan proses keamanan yang kuat untuk membantu melindungi pengguna lebih dari platform lain.”
Perdebatan mengenai perlindungan anak di platform digital bukan hanya terjadi di Australia. Roblox termasuk di antara platform seperti Discord, WhatsApp, dan Lego Play yang dikecualikan dari larangan penggunaan oleh anak di bawah usia 16 tahun di beberapa regulasi. Sementara itu, jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok menghadapi batasan usia yang lebih ketat di beberapa yurisdiksi.
Praktik keselamatan Roblox juga mendapat perhatian global: platform ini telah dilarang di beberapa negara”termasuk Qatar, Irak, dan Turki dengan alasan utama terkait kekhawatiran keselamatan anak. Di Amerika Serikat, Roblox menghadapi gugatan di negara bagian seperti Texas dan Louisiana atas alasan serupa.
Kasus ini menempatkan tekanan tambahan pada perusahaan-perusahaan teknologi untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah Australia, melalui upaya komunikasi Menteri Wells, menunjukkan niat untuk meminta pertanggungjawaban dan transparansi dari platform global terkait keselamatan pengguna termuda mereka.
Sebelumnya
