Selasa, 17 November 2026
Beranda / Liputan Khusus / Dialetika / Tiga Tahun Jadi Tersangka, Mengapa Firli Bahuri Tak Kunjung Diadili?

Tiga Tahun Jadi Tersangka, Mengapa Firli Bahuri Tak Kunjung Diadili?

Selasa, 17 November 2026 08:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Ilustrasi. Tiga Tahun Jadi Tersangka, Mengapa Firli Bahuri Tak Kunjung Diadili?. [Foto: Desain ChatGPT oleh dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Dialektika - Bagaikan mengurai benang kusut. Penyidik Polri melimpahkan ke Jaksa, namun pihak Jaksa Penuntut Umum dua kali sudah mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Sampai kini belum P21. 

Hampir tiga tahun berlalu Firli Bahuri menyandang status tersangka. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belum juga duduk di kursi terdakwa. Berkas perkaranya berulang kali dikembalikan kejaksaan, sejumlah panggilan pemeriksaan tidak dipenuhi, sementara kepolisian terus menyatakan penyidikan masih berjalan.

Mengapa sampai begitu lama, berlarut- larut? Kini, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu kembali menjadi sorotan. 

Penyidik Polda Metro Jaya bahkan mendatangi Firli di sebuah gedung olahraga (GOR) bulu tangkis di Jakarta setelah dua kali panggilan pemeriksaan tidak dipenuhinya.

Namun, hingga Senin (16/11/2026), belum ada kepastian kapan purnawirawan jenderal polisi bintang tiga tersebut kembali menjalani pemeriksaan. Kepolisian masih menunggu konfirmasi dari tim kuasa hukumnya.

Polisi Ungkap Kendala Penyidikan

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyidik masih berupaya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Salah satu kebutuhan penyidikan saat ini adalah pemeriksaan tambahan terhadap Firli Bahuri.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (16/11/2026), Budi menjelaskan bahwa penyidik masih berkomunikasi dengan pengacara Firli untuk menyepakati jadwal pemeriksaan.

“Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” kata Budi, sebagaimana dilansir Detikcom.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memenuhi petunjuk kejaksaan yang tertuang dalam P19, yakni pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap dan perlu disempurnakan.

Budi juga membantah kabar yang menyebut Firli ditangkap ketika berada di GOR bulu tangkis. Menurutnya, kedatangan penyidik merupakan tindak lanjut atas dua panggilan pemeriksaan yang sebelumnya tidak dipenuhi.

Kepolisian menyebut Firli telah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri pemeriksaan berikutnya. Namun, sampai Senin pagi, jadwal pemeriksaan belum disepakati. Polisi juga belum mengungkap secara terperinci alasan ketidakhadiran Firli dalam dua panggilan terakhir.

Keterangan terbaru itu memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara masih menghadapi persoalan mendasar: kelengkapan berkas dan pemeriksaan tersangka yang diperlukan penyidik.

Bermula dari Dugaan Pemerasan Menteri

Kasus yang menjerat Firli Bahuri mencuat ke publik pada Oktober 2023. Ketika itu, KPK sedang menangani dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyeret Syahrul Yasin Limpo.

Di tengah proses tersebut, muncul dugaan adanya pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL. Perhatian publik semakin besar setelah beredar foto pertemuan Firli dan SYL di sebuah GOR bulu tangkis di kawasan Mangga Besar, Jakarta.

Pada 9 Oktober 2023, Polda Metro Jaya memulai penyidikan. Polisi memeriksa puluhan saksi, meminta keterangan sejumlah ahli, serta mengumpulkan barang bukti melalui serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan.

Puncaknya, pada malam 22 November 2023, penyidik menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 91 saksi dan memperoleh keterangan sejumlah ahli.

Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP yang berlaku ketika perkara tersebut mulai disidik.

Sangkaan itu berkaitan dengan dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau suap dalam penanganan persoalan hukum di Kementerian Pertanian pada rentang 2020–2023. Sejumlah pasal yang disangkakan memuat ancaman pidana hingga penjara seumur hidup.

Firli sejak awal membantah tuduhan tersebut. Pada 5 Oktober 2023, ketika masih menjabat Ketua KPK, ia menyatakan tidak pernah melakukan pemerasan terhadap SYL. Ia juga mengklaim hubungannya dengan sejumlah menteri merupakan bagian dari interaksi profesional sesama pejabat negara.

Berkas Bolak-balik, Kejaksaan Kembalikan SPDP

Setelah penetapan tersangka, perjalanan perkara Firli tidak semulus yang dibayangkan publik.

Penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, berkas tersebut sedikitnya dua kali dikembalikan karena dinilai belum memenuhi kelengkapan yang diperlukan jaksa.

Persoalan kemudian berkembang lebih jauh. Bukan hanya berkas perkara, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga dikembalikan kejaksaan kepada penyidik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, pada 24 April 2026 mengungkapkan bahwa SPDP perkara Firli telah dikembalikan sejak 7 Agustus 2025.

Menurut Dapot, langkah tersebut diambil karena petunjuk jaksa belum dipenuhi penyidik dalam tenggat waktu yang diberikan. Kejaksaan sebelumnya telah menyampaikan P19 dan pemberitahuan mengenai batas waktu penyelesaian hasil penyidikan atau P20.

Pengembalian SPDP menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan perkara ini. Sebab, setelah penyidik dan jaksa berulang kali berkoordinasi, kasus tersebut belum berhasil masuk ke tahap penuntutan.

Meski demikian, pengembalian SPDP tidak otomatis berarti penyidikan dihentikan atau status tersangka Firli gugur. Kepolisian masih menyatakan perkara tersebut dalam penanganan.

Keterangan Polda Metro Jaya pada 16 November 2026 menunjukkan penyidik kembali mengupayakan kelengkapan berkas. Namun, belum ada pengumuman bahwa jaksa telah menyatakan berkas lengkap atau P21. Belum ada pula kepastian kapan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan atau tahap II dilaksanakan.

Berulang Kali Menempuh Praperadilan

Di tengah proses hukum yang panjang, Firli Bahuri tidak tinggal diam. Ia telah tiga kali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka.

Upaya pertama berakhir pada 19 Desember 2023. Hakim tunggal Imelda Herawati menyatakan permohonan Firli tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangannya adalah permohonan tersebut mencampurkan persoalan formal dengan materi pokok perkara.

Firli kemudian kembali mengajukan praperadilan pada awal 2024, tetapi permohonan itu dicabut.

Upaya ketiga diajukan pada 12 Maret 2025. Lagi-lagi, permohonan tersebut ditarik. Pada 19 Maret 2025, kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, menjelaskan pencabutan dilakukan karena permohonan masih membutuhkan perbaikan.

Tim kuasa hukum Firli juga pernah meminta kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pada November 2024, Ian mengungkapkan bahwa pihaknya menyurati Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Mereka menilai berulangnya pengembalian berkas merupakan indikasi bahwa unsur perkara yang disangkakan kepada Firli belum terpenuhi.

Kepolisian memiliki pandangan berbeda. Pada Juli 2024, Ade Safri Simanjuntak menyatakan penyidik telah mengantongi empat alat bukti dan berkomitmen menuntaskan perkara secara profesional.

Perbedaan penilaian antara penyidik dan kuasa hukum itu pada akhirnya membutuhkan kepastian hukum. Jika perkara dinilai memenuhi syarat untuk diteruskan, pengadilan menjadi tempat menguji alat bukti dan menentukan bersalah atau tidaknya Firli.

SYL Sudah Divonis, Firli Masih Tersangka

Ada fakta lain yang membuat perjalanan kasus Firli semakin menarik perhatian.

Syahrul Yasin Limpo, sosok yang menjadi bagian penting dalam perkara dugaan pemerasan tersebut, telah menjalani proses persidangan dalam perkara korupsi di Kementerian Pertanian.

Pada 11 Juli 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SYL. Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi 12 tahun penjara pada tingkat banding.

Pada 28 Februari 2025, Mahkamah Agung menolak kasasi SYL. Hukuman 12 tahun penjara tetap dipertahankan. Ia juga dibebani pembayaran uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar lebih dan 30.000 dolar Amerika Serikat, dengan memperhitungkan uang yang telah disita dalam perkara tersebut.

Sementara perkara korupsi SYL telah melewati tahapan persidangan hingga kasasi, kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firli belum juga memasuki pemeriksaan pokok perkara di pengadilan.

Keduanya merupakan perkara pidana yang berbeda. Putusan bersalah terhadap SYL tidak serta-merta membuktikan Firli melakukan pemerasan. Namun, perbedaan perkembangan penanganan kedua perkara itu mempertegas pertanyaan publik mengenai kepastian penyelesaian kasus mantan Ketua KPK tersebut.

Pelanggaran Etik dan Perkara Lain

Perjalanan kasus Firli juga tidak berhenti pada dugaan pemerasan terhadap SYL.

Pada 27 Desember 2023, Dewan Pengawas KPK menyatakan Firli terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait hubungan langsung maupun tidak langsung dengan SYL yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Dewas juga menilai Firli tidak menyampaikan pertemuan tersebut kepada pimpinan KPK lainnya, sehingga menimbulkan persoalan benturan kepentingan. Atas pelanggaran tersebut, Firli dijatuhi sanksi etik berat berupa permintaan mengundurkan diri dari pimpinan KPK.

Meski demikian, putusan etik merupakan proses yang berbeda dengan pembuktian pidana. Sanksi etik tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Firli telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan.

Selain kasus utama, Firli juga dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Polisi turut menangani perkara terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK mengenai larangan berhubungan dengan pihak yang terkait perkara korupsi.

Perkara mengenai pertemuan dengan pihak berperkara tersebut telah masuk tahap penyidikan. Namun, perkembangan masing-masing perkara tetap perlu dibedakan dari status tersangka Firli dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

Ujian Kredibilitas Kapolri Baru

Kembalinya perkara Firli Bahuri ke perhatian publik menjadi ujian bagi kepemimpinan baru Polri.

Dalam laporan Kapolri Baru, Apa Kabar Firli Bahuri? yang diterbitkan Dialeksis pada Senin (16/11/2026), perjalanan panjang perkara tersebut menjadi sorotan, terutama terkait belum adanya kepastian penyelesaian meski status tersangka telah disandang Firli hampir tiga tahun.

Latar belakang Firli sebagai purnawirawan perwira tinggi Polri sekaligus mantan pimpinan lembaga antikorupsi membuat perkara ini memiliki dimensi kelembagaan yang kuat. Publik berkepentingan memastikan penegakan hukum berlangsung tanpa perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, pangkat, atau jaringan kekuasaan.

Namun, lamanya penyidikan tidak serta-merta membuktikan adanya intervensi atau perlindungan terhadap Firli. Tuduhan semacam itu membutuhkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto adalah memastikan penyidikan memperoleh kepastian, termasuk memperkuat koordinasi kepolisian dengan kejaksaan dan menjelaskan kendala yang menghambat penyelesaian perkara.

Publik juga perlu mengetahui petunjuk kejaksaan apa saja yang belum dipenuhi, bagaimana perkembangan berkas setelah pengembalian SPDP, serta langkah penyidik apabila tersangka kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Sikap tegas aparat bukan semata-mata diukur dari penahanan seseorang. Yang lebih penting adalah konsistensi menjalankan prosedur hukum, memastikan alat bukti memadai, dan memberikan kepastian atas perkara yang telah ditangani bertahun-tahun.

Menunggu Kepastian

Enam hari lagi, pada 22 November 2026, genap tiga tahun Firli Bahuri menyandang status tersangka. Dalam kurun waktu itu, kepemimpinan Polri telah berganti, sejumlah gugatan praperadilan telah dilalui, dan perkara korupsi SYL telah diputus hingga tingkat kasasi.

Namun, hingga kini, Firli belum juga diadili dalam perkara dugaan pemerasan tersebut. Perkembangan terbaru menunjukkan kepolisian kembali menggerakkan penyidikan. Langkah berikutnya akan menentukan apakah perkara ini benar-benar bergerak menuju penuntutan atau kembali terhambat persoalan yang sama.

Bagi publik, pertanyaannya bukan lagi sekadar kapan Firli memenuhi panggilan penyidik. Yang lebih mendasar adalah kapan negara memberikan kepastian hukum atas perkara yang telah menyita perhatian selama hampir tiga tahun.

Sebab, keadilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang akhirnya dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, tetapi juga oleh keberanian dan konsistensi lembaga penegak hukum menyelesaikan perkara secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. [arn]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI