M. Deni Fitriadi, S.H., putra daerah Pidie yang juga kader muda Golkar. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Pidie - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie pada 2025 mencapai 74,46 poin. Angka tersebut meningkat 0,86 poin dibandingkan 2024 yang berada di angka 73,60 poin.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari M. Deni Fitriadi, S.H., putra daerah Pidie yang juga kader muda Golkar. Menurutnya, peningkatan IPM menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan kualitas manusia di Kabupaten Pidie.
“Pemerintah Kabupaten Pidie patut mendapatkan apresiasi yang tinggi atas kerja kerasnya. IPM Pidie pada 2025 telah mencapai 74,46 poin, dan ini menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Pidie,” kata Deni saat diskusi dengan media dialeksis.com, Selasa, 29 September 2026.
Ia menyebutkan, tren peningkatan IPM Pidie terlihat konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, IPM Pidie berada di angka 71,92, kemudian meningkat menjadi 71,99 pada 2021, 72,49 pada 2022, 72,95 pada 2023, 73,60 pada 2024, hingga mencapai 74,46 pada 2025.
“Selama periode 2020 hingga 2025, IPM Pidie telah naik sebesar 6,59 poin. Pada 2025, pertumbuhannya mencapai 1,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Deni, peningkatan tersebut juga terlihat dari sejumlah indikator pembentuk IPM.
Angka harapan hidup saat lahir di Pidie telah mencapai 70,19 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,37 tahun. Adapun harapan lama sekolah bagi penduduk usia tujuh tahun mencapai 14,53 tahun.
“Indikator-indikator ini menunjukkan Pidie bergerak ke arah yang benar dalam pembangunan kualitas manusia,” katanya.
Meski demikian, Deni menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, posisi IPM Pidie masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Aceh. Pada 2025, IPM Aceh Tamiang mencapai 74,78 poin dan Pidie Jaya 77,04 poin. Sementara Banda Aceh mencapai 89,55 poin dan Lhokseumawe 81,75 poin.
Deni juga menyoroti persoalan putus sekolah, sanitasi, akses air bersih, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan yang masih menjadi tantangan pembangunan Pidie.
“Peningkatan IPM harus diikuti dengan penyelesaian persoalan dasar masyarakat. Jangan sampai angka meningkat, tetapi persoalan kemiskinan, pendidikan, sanitasi dan ketimpangan masih berjalan lambat,” ujarnya.
Selain pembangunan manusia, Deni mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi fiskal Pidie pada 2026.
Ia merujuk pada Rancangan Qanun Perubahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Bupati Pidie dalam rapat paripurna DPRK Pidie pada 21 September 2026.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah disebut turun sekitar Rp134,7 miliar, dari Rp2,130 triliun menjadi Rp1,996 triliun. Sementara belanja daerah justru meningkat sekitar Rp72,3 miliar menjadi Rp2,214 triliun.
“Artinya, terdapat tekanan fiskal yang harus segera diantisipasi. Pembiayaan netto meningkat hingga sekitar Rp207,1 miliar untuk menutup defisit,” katanya.
Deni menyebut salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp109 miliar.
Di sisi lain, ia tetap mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui sektor pajak daerah.
“Realisasi PBB-P2 tahun 2025 yang mencapai 138 persen dari target dan tumbuh 32 persen merupakan capaian yang patut diapresiasi. Inovasi QRIS dan program pemutihan pajak juga menunjukkan adanya upaya memperkuat penerimaan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Pidie yang pada 2024 tercatat sebesar 4,15 persen dengan nilai PDRB mencapai sekitar Rp14,55 triliun.
Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan dan penguatan fiskal daerah.
Deni mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem retribusi, termasuk memperluas penerapan sistem digital seperti e-retribusi di pasar Beureunuen, Kota Sigli, dan lokasi lain yang dinilai potensial.
Selain itu, ia mendorong hilirisasi sektor pertanian. Sektor tersebut disebut memberikan kontribusi sekitar 39,30 persen terhadap PDRB Pidie.
“Jangan lagi hanya menjual gabah mentah. Hilirisasi pertanian harus menjadi perhatian agar nilai tambah ekonomi lebih banyak tinggal di Pidie,” katanya.
Deni juga meminta pemerintah melibatkan pemuda dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama menghadapi bonus demografi.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus diberikan ruang untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan pembangunan.
“Bonus demografi tidak boleh menjadi penonton. Pemuda harus menjadi motor penggerak,” ujarnya.
Ia berharap rata-rata lama sekolah di Pidie yang saat ini 9,37 tahun dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 12 tahun. Di sisi lain, pengembangan UMKM berbasis digital dinilai dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis pendapatan daerah.
“Dengan semangat Pang Ulee Buet Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugoe, saya yakin di usia 515 tahun ini Pidie tidak hanya semakin tua secara usia, tetapi juga semakin matang dan mandiri,” pungkasnya.
Sebelumnya
