DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat angka kehilangan tutupan hutan di Aceh sepanjang 2025 mencapai 39.687 hektare, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Temuan ini dipaparkan dalam diskusi bertajuk “Kehilangan Tutupan Hutan dan Dinamika Risiko Bencana di Aceh” yang digelar di Banda Aceh, Rabu (25/2/2026).
“Angka 39 ribu hektare ini adalah alarm keras. Ini bukan hanya statistik, tetapi cerminan dari tekanan besar terhadap bentang alam Aceh,” ujar Manager GIS HAkA, Lukmanul Hakim Lukmanul di hadapan peserta diskusi.
Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Aceh Timur menempati peringkat pertama dengan kehilangan tutupan hutan sebesar 8.535 hektare. Disusul Aceh Tengah (6.910 hektare) dan Gayo Lues (6.773 hektare).
Kabupaten/kota lain yang turut mencatat kehilangan signifikan antara lain, Bener Meriah: 3.463 hektare, Aceh Utara: 2.448 hektare, Aceh Selatan: 2.198 hektare, Nagan Raya: 2.157 hektare, Bireuen: 1.327 hektare, Pidie: 963 hektare, Aceh Barat: 745 hektare, Simeulue: 714 hektare, Aceh Tamiang: 616 hektare, Aceh Jaya: 559 hektare, Kota Subulussalam: 532 hektare, Aceh Besar: 405 hektare, Aceh Singkil: 379 hektare, Pidie Jaya: 325 hektare, Aceh Barat Daya: 313 hektare dan Aceh Tenggara: 232 hektare.
Menurut Lukmanul, pola kehilangan hutan 2025 menunjukkan tekanan yang tersebar hampir di seluruh bentang Aceh, baik di kawasan timur, tengah, hingga wilayah barat dan kepulauan.
“Ini memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola hutan tidak lagi bersifat lokal, tetapi sistemik,” tegasnya.
HAkA juga menyoroti keterkaitan antara lonjakan deforestasi dengan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025 lalu. Ketika curah hujan ekstrem terjadi, daerah tangkapan air yang telah rusak tak lagi mampu menahan air bah.
Akibatnya, debit sungai meningkat drastis, memicu banjir dan longsor di berbagai titik. HAkA menilai, kerusakan tutupan hutan mempercepat proses limpasan permukaan dan memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
“Ketika hutan hilang, daya serap tanah berkurang. Air tidak lagi tertahan di hulu, tetapi langsung mengalir deras ke hilir. Dalam kondisi hujan ekstrem, ini sangat berbahaya,” jelas Lukmanul.
Ia menambahkan, perubahan iklim memang meningkatkan intensitas cuaca ekstrem, tetapi kerusakan ekosistem memperparah dampaknya di tingkat lokal.
Dalam forum tersebut, HAkA menekankan pentingnya penguatan tata kelola hutan, penegakan hukum terhadap pembalakan dan perambahan ilegal, serta pengendalian ekspansi perkebunan dan pertambangan yang tidak berkelanjutan.
Menurut Lukmanul, tanpa langkah konkret dan kolaboratif, Aceh akan menghadapi dinamika risiko bencana yang semakin kompleks.
“Kalau tren ini tidak dikendalikan, dinamika risiko bencana di Aceh akan semakin kompleks. Kita bukan hanya menghadapi perubahan iklim, tetapi juga tekanan dari tata kelola sumber daya yang belum berkelanjutan,” tutupnya. [nh]