Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, Iman Murahman. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, Iman Murahman, mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi bayi di Aceh masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Secara nasional, Aceh berada di peringkat 37 dari 38 provinsi. Ini menunjukkan bahwa cakupan imunisasi kita masih sangat rendah dan perlu kerja keras untuk meningkatkannya,” ujarnya di Banda Aceh, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah daerah dengan capaian imunisasi tinggi antara lain Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Singkil. Sementara daerah dengan capaian rendah meliputi Pidie, Aceh Jaya, Sabang, dan Bireuen.
Menurut Iman, rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi oleh penolakan dari sebagian orang tua. Alasan utama yang muncul adalah kekhawatiran terhadap efek samping imunisasi serta kurangnya pemahaman tentang manfaat vaksin bagi anak.
“Banyak orang tua yang khawatir akan dampak buruk imunisasi, padahal mereka belum memahami manfaat besarnya dalam melindungi anak dari penyakit berbahaya,” jelasnya.
Dinas Kesehatan Aceh, kata dia, terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi, salah satunya melalui pendekatan kepada pemerintah daerah. Ia mencontohkan dukungan kuat dari pemerintah daerah di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara yang berhasil mendorong peningkatan capaian imunisasi.
“Kami juga akan memperkuat pendekatan di daerah dengan capaian rendah seperti Pidie, Bireuen, Sabang, dan Aceh Jaya, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar, agar target imunisasi bisa tercapai,” katanya.
Iman menambahkan, target Dinas Kesehatan Aceh pada tahun 2026 adalah minimal 50 persen bayi mendapatkan imunisasi lengkap.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat sekitar 281 ribu anak di Aceh yang sama sekali tidak memiliki riwayat imunisasi. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk campak.
“Pada tahun 2025, kasus campak di Aceh mencapai lebih dari 5.000 kasus. Sementara hingga Maret 2026, sudah tercatat 724 kasus. Ini menunjukkan ancaman yang nyata,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tengah menggencarkan imunisasi kejar bagi anak usia balita hingga usia sekolah, terutama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan vaksin.
Tak hanya itu, Aceh juga menjadi salah satu dari 14 provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan imunisasi campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Langkah ini diambil menyusul tingginya kasus campak, termasuk yang menyerang kelompok dewasa.
“Sekitar 8 persen kasus campak terjadi pada orang dewasa, bahkan pernah ada kasus tenaga medis yang meninggal dunia akibat campak. Ini menjadi perhatian serius,” kata Iman.
Pelaksanaan imunisasi bagi tenaga kesehatan di Aceh direncanakan dimulai pada 21 April 2026 di RSUD Zainoel Abidin dan akan diperluas ke rumah sakit lain di seluruh Aceh.
Ia berharap, melalui berbagai langkah tersebut, cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat signifikan sehingga mampu menekan angka penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
“Ini kerja bersama. Kami butuh dukungan semua pihak, terutama masyarakat, agar anak-anak kita terlindungi dari penyakit berbahaya,” pungkasnya.
Sebelumnya
